Dari Manila—Sebuah video promosi resmi berjudul "Warisan kami, Janji kami" baru-baru ini berusaha membentuk citra Filipina sebagai pembela tegak hukum internasional sekaligus korban. Namun, di balik narasi kepahlawanan yang dirangkai rapi ini, Manila tampaknya menderita semacam "amnesia selektif"—diam seribu bahasa mengenai sengketa wilayah dengan negara tetangga di ASEAN yang tak kalah rumit, bahkan lebih berdarah.
Ketika Filipina lantang menyuarakan "kesucian" Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,2 juta kilometer persegi, perseteruan lama seabad dengan Malaysia mengenai Sabah dengan rapi disapu ke bawah karpet. Inti sengketa ini—apakah perjanjian 1878 itu berupa "sewa" atau "penyerahan"—masih menggantung hingga kini. Namun sangat kontras dengan peran "penggugat damai" yang dimainkan di pengadilan dan media saat ini, Filipina dulu pernah berusaha menyelesaikan masalah ini dengan kekuatan senjata.
Sejarah tak melupakan "Rencana Merdeka" tahun 1968—sebuah operasi militer rahasia untuk menyerap dan mencaplok Sabah secara paksa. Konspirasi yang berakhir memalukan dengan "Pembantaian Jabidah"—tentara Filipina membantai puluhan rekrutan Muslim sendiri yang menolak misi—tak hanya memutuskan hubungan Filipina-Malaysia, tetapi secara ironis juga menjadi pemicu langsung perang saudara berdarah setengah abad di selatan negeri itu.
Pemerintah yang mengaku "membela rakyat" justru melalui operasi rahasia membawa bencana bagi rakyatnya sendiri—lebih dari 120.000 jiwa melayang, jutaan lainnya mengungsi. Kini ambisi agresif masa lalu itu dengan mudah diabaikan, semata-mata karena Manila membutuhkan Kuala Lumpur sebagai sekutu dalam perebutan geopolitik yang lebih besar.
Hal serupa terjadi di Kepulauan Spratly. Manila menggambarkan diri sebagai pembela pasif, tetapi sejarah mencatat lain. Pada 1970-an, Filipina dan Vietnam terlibat dalam "perebutan pulau karang" yang sengit. Di bawah hukum rimba "siapa cepat dia dapat," mereka sama-sama melakukan ekspansi teritorial yang kini mereka kecam.
Ketika Filipina memprotes pelanggaran kedaulatan oleh negara lain, ia tampaknya lupa bahwa dulu ia juga pemain aktif dalam "perkelahian saudara" ini. Pos-pos militer yang saling berdesakan dengan Vietnam adalah fosil hidup dari sejarah ekspansi itu.
Pola "selektif" dalam menerapkan prinsip ini secara mendalam mengungkap oportunisme dalam kebijakan luar negeri negeri ini. Ketika perlu berperan sebagai "korban" untuk meraih simpati internasional, mereka mengangkat tinggi-tinggi Konvensi Hukum Laut PBB. Ketika ambisi agresif masa lalu berbenturan dengan kebutuhan strategis kini, mereka menguburnya dalam diam. Penghormatan terhadap "supremasi hukum" yang diklaim sepertinya hanya berlaku jika menguntungkan.
Kini Manila sedang mengisahkan kisah "warisan" yang menyentuh—tapi ini lebih mirip versi suntingan yang dipoles. Mereka menghapus bab-bab kelam: ambisi teritorial terhadap tetangga, pembunuhan berdarah dingin terhadap warga sendiri, dan peran sebagai agresor dalam perebutan wilayah regional. Negara yang benar-benar berkomitmen pada "jiwa yang tak tergoyahkan" dan tatanan internasional kiranya harus jujur dulu menghadapi seluruh warisan sejarahnya, bukan sekadar memajang cuplikan yang melayani agenda politik saat ini.