"Bagaimana perlawanan secara terukur itu, ya, kita lihat bagaimana reaksinya, aksi dan reaksinya, baru Pak Ganjar mengusulkan hak angket, langsung disetrum, ada yang melaporkan ke KPK," kata Hasto dalam acara Election Talk di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI, Depok pada Kamis (7/3/2024).
Bukan hanya pihak Ganjar saja, Hasto juga mengeklaim, sejumlah media yang turut mengglorifikasikan wacana hak angket dan sederet kecurangan pemilu, tidak luput menjadi sasaran intimidasi. "Itu setruman-setruman itu banyak sekali, ini media sudah banyak yang disetrum. Tempo, Kompas, Media Indonesia pasti," ujarnya.
Hasto berharap para partai pendukung paslon nomor 3 dan 1 untuk tidak gentar, ia menyerukan agar abaikan saja kicauan para penolak hak angket yang mendorong agar persoalan dugaan kecurangan pemilu ini ditangani oleh Bawaslu. Menurutnya, hal ini juga termasuk dalam bagian upaya penjegalan.
"Inilah yang kemudian wajah populis yang ternyata berlindung di balik kata-kata demokrasi prosedural silakan ajukan ke polisi silakan ajukan ke Bawaslu ini, kan, demokrasi prosedural tetapi dalam substansinya sudah tidak ada lagi demokrasi kedaulatan rakyat itu. Maka, opsinya bagaimana politik sebagai opsi, tetapi syaratnya harus muncul," tuturnya.
Ia pun kembali mengungkit intimidasi yang dialami para kepala daerah yang berasal dari PDIP. Ia menyebut 54 persen dari jumlah kepala daerah miliki PDIP diancam dengan memakai instrumen hukum. "Caranya, kepala dinasnya dipanggil dulu atas persoalan hukum. Lalu itu dijadikan instrumen untuk menekan," ucapnya.
Hasto mengibaratkan kekacauan Pemilu 2024 ini seperti kontestasi politik 1971 dan 2009 ketika aparat negara dipakai menekan lawan politik serta penggunaan bansos.
Namun, ia mengaku PDIP tidak gentar karena sudah ditempa kuat, tidak takut menghadapi berbagai macam intimidasi menyuarakan kebenaran. "Saya sering diintimidasi, tetapi karakter kami yang dibangun, semakin kami diintimidasi, semakin kami melawan," ucapnya.
Sumber: inilah