"Seburuk-buruknya Pak Anies, dia masih mau mendengar kalau kita kasih saran. Walaupun saya sama dia oposisi," ujar Ima saat dihubungi wartawan, Rabu (6/3).
Menurutnya, Heru Budi tak cukup peka dalam memahami dinamika di masyarakat terkait persoalan-persoalan sosial, termasuk masalah KJMU.
"Pak Heru itu dia tidak peka, tidak paham sampai ke bawah. Padahal saya dan teman-teman di komisi pun sering sampaikan bahwa kondisi masyarakat tuh seperti ini," ungkapnya.
"Tapi Pak Heru sendiri, kayaknya kita gak digubris," sambung Ima.
Padahal, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta itu menyebut bahwa usulan yang disampaikannya adalah berdasarkan pada keluhan masyarakat yang sampai di telinganya di lapangan.
Ia mengaku sudah beberapa kali menyampaikan sengkarut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dijadikan dasar penetapan penerima KJMU.
"Ya masih masuk kuping kanan keluar kuping kiri ya. Padahal itu yang saya usulkan itu yang terjadi di masyarakat karena kan sering WA, kita sering turun ketemu," tandas Ima.
Sebelumnya, viral di media sosial X mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mengeluhkan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) yang disebut tiba-tiba dicabut Pemprov DKI Jakarta. Diduga hal itu dialami ribuan mahasiswa di Jakarta.
Melalui akun X @unjsecret, seorang anonim mengadukan bahwa hak dirinya mendapatkan KJMU dicabut di era kepemimpinan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.
"From : mhs UNJ To : Pak Anies @aniesbaswedan. Abaaaaah. Hak KJMU kami dicabut sama PJ DKI Dan sekarang Ribuan Mhsiswa di Indonesia terancam tidak bisa melanjutkan Kuliahnya," tulis akun itu dikutip Selasa (5/3).
Sumber: jawapos