GELORA.CO – Anggota DPD RI asal Bali, I Gusti Ngurah Arya Wedakarna alias AWK, menghadapi ancaman sanksi serius setelah diadukan ke Badan Kehormatan (BK) DPD terkait kehadirannya dalam kontes transgender Miss Equality World 2026 di Bangkok, Thailand.
BK DPD kini mendalami laporan tersebut. Jika dalam pemeriksaan Arya terbukti melanggar ketentuan etik sebagai senator, sanksi yang dijatuhkan dapat bertingkat, mulai dari teguran hingga pemberhentian sebagai anggota DPD.
Ketua BK DPD Hasby Yusuf menjelaskan bahwa tata beracara BK mengenal tiga tingkatan sanksi, yakni ringan, sedang, dan berat.
"Secara umum aturan tentang sanksi menurut tata beracara Badan Kehormatan terdiri dari sanksi ringan, sedang dan berat. Dalam kategori ringan bisa berupa teguran baik lisan maupun tertulis," kata Hasby kepada wartawan, Minggu (6/9/2026).
Untuk kategori sedang, Arya dapat diberhentikan dari posisi pimpinan alat kelengkapan DPD. Sanksi tambahan juga dapat diberikan, termasuk pembatasan atau larangan melakukan perjalanan dinas.
"Sementara sanksi sedang bisa diberhentikan dari pimpinan alat kelengkapan dan atau sanksi tambahan seperti tidak bisa melaksanakan perjalanan dinas dan sebagainya," ujar Hasby.
Ancaman paling berat berada pada level keanggotaan. Jika pelanggaran etik dinilai serius, BK DPD dapat menjatuhkan sanksi berupa penonaktifan sementara hingga pemecatan dari keanggotaan DPD.
"Sementara sanksi berat bisa berupa penonaktifan sementara sebagai anggota hingga pemecatan," tegas Hasby.
BK DPD belum mengambil keputusan terkait aduan tersebut. Arya akan dipanggil untuk memberikan keterangan sekaligus menjalani pemeriksaan lebih mendalam pada Jumat, 11 September 2026.
"Terkait kasus AWK kita sudah jadwalkan akan memanggil yang bersangkutan pada hari Jumat 11 September 2026. Kami akan dalami kasus ini secara cermat, nanti dalam pendalaman itulah kami akan mengambil kesimpulan dan keputusan," kata Hasby.
Pemeriksaan tersebut akan menjadi tahapan penting untuk menentukan apakah kehadiran Arya dalam acara di Bangkok berkaitan dengan kapasitasnya sebagai senator atau merupakan kegiatan pribadi.
Arya sebelumnya telah memberikan klarifikasi. Ia menegaskan kehadirannya dalam Miss Equality World 2026 tidak dilakukan dalam kapasitas sebagai anggota DPD yang mewakili Bali.
Arya menyebut dirinya hadir sebagai pribadi sekaligus tokoh budaya dan pariwisata. Ia mengaku mendapat undangan dari MS Organization, organisasi yang menurutnya memiliki jaringan di sejumlah negara dan kerap menggelar kegiatan sosial serta amal di Bali.
"Jadi kronologinya, pertengahan tahun ini ya, Juni ya. Itu, saya bertempat di istana saya di Jembrana. Mewakili pribadi ya dan juga sebagai tokoh budaya Hindu. Kita menerima panitia, namanya MS Organization," kata Arya kepada wartawan, Rabu (2/9/2026).
Menurut Arya, dirinya menerima informasi bahwa Bali memperoleh penghargaan terkait sektor pariwisata. Atas dasar itu, ia menghadiri kegiatan tersebut sebagai tokoh wisata, bukan sebagai senator
Sumber: monitorIndonesia