GELORA.CO - Kedatangan bantuan pemadaman karhutla Jepang di Kalimantan Barat disambut marching band TNI, memicu sorotan atas prioritas seremonial di tengah darurat.
Pada 10 September 2026, kapal angkut amfibi JS Kunisaki milik Pasukan Bela Diri Jepang (JSDF) merapat di Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Kapal itu membawa tiga helikopter CH-47 Chinook dan ratusan personel untuk misi Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR) membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Ini merupakan operasi pemadaman kebakaran luar negeri pertama JSDF.
Kedatangan itu disambut marching band TNI. Wakil Gubernur Kalimantan Barat dan pejabat lain turut hadir. Setelah itu, helikopter dijadwalkan menjalani uji terbang dan persiapan sistem di Lanud Supadio, Pontianak, sebelum operasi water bombing yang direncanakan mulai 12–19 September 2026. Misi ini didasarkan pada Defence Cooperation Arrangement yang ditandatangani Mei 2026.
Jepang merespons permintaan resmi Indonesia pada akhir Agustus. Kapal berangkat dari Pangkalan Kure, Hiroshima, pada 30 Agustus. Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi menekankan bantuan itu untuk membatasi kerusakan dan membantu masyarakat Indonesia. Personel Jepang menyatakan akan berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan BNPB, serta belajar dari pengalaman operasional Indonesia.
Sambutan seremonial itu menjadi perhatian. Di media sosial Indonesia, banyak yang menilai marching band dan tenda penyambutan tidak sejalan dengan urgensi karhutla yang masih aktif, menghasilkan kabut asap, dan membutuhkan penanganan cepat di lapangan. Beberapa warganet menyebut prioritas tampak terbalik: bantuan teknis datang untuk memadamkan api, tetapi disambut seperti acara kenegaraan.
Sikap pejabat Indonesia yang menonjolkan protokol dan upacara, alih-alih langsung mempercepat penyebaran aset ke titik api, membuat sebagian pengamat dan warga Jepang yang mengikuti berita ini menggelengkan kepala. Bagi mereka, bantuan darurat biasanya langsung diarahkan ke operasi, bukan diperlama dengan acara formal. Jepang sendiri menggelar upacara keberangkatan yang lebih ringkas di dermaga Kure, dengan pesan agar personel menjalankan tugas profesional.
Pihak Indonesia menegaskan bantuan Jepang bersifat pendukung. Pemerintah tetap memegang kendali operasi, sementara helikopter Chinook akan digunakan untuk water bombing dan logistik ke area terpencil. BNPB dan Kemhan menyatakan persiapan teknis diperlukan demi keselamatan penerbangan. Namun, kesan yang tertangkap di publik adalah jarak antara niat bantuan praktis dan cara penerimaannya.
Karhutla di Kalimantan dan Sumatera telah berlangsung berbulan-bulan, dengan luasan terbakar yang signifikan dan dampak kabut asap lintas wilayah. Bantuan asing semacam ini jarang datang dalam skala kapal militer plus helikopter berat. Ketika bantuan itu tiba, publik berharap fokusnya segera ke lapangan, bukan ke podium dan musik barisan. Perbedaan pendekatan ini yang membuat banyak pihak, termasuk di Jepang, melihatnya sebagai cerminan sikap birokrasi yang masih mengutamakan seremoni di saat darurat.