GELORA.CO - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, salah satu laporan terkait pemeriksaan Badan Gizi Nasional (BGN) berasal dari Kementerian Keuangan.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat merespons penangkapan tiga mantan pimpinan BGN oleh Kejaksaan Agung. Ketiganya yakni mantan Kepala BGN Dadan Hindayana serta dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.
Menurut Purbaya, pemeriksaan terkait BGN dilakukan oleh beberapa lembaga. Ia menyebut Kemenkeu, BPKP, dan Kejaksaan Agung saling memeriksa serta mencocokkan data.
“Dan salah satu laporan juga dari kita asalnya kan. Bukan dari kita aja, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memeriksa, Kejaksaan Agung memeriksa,” ujar Purbaya saat ditemui di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Purbaya menambahkan, Kemenkeu akan mencermati kembali detail anggaran BGN, termasuk harga dan penggunaan anggaran dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Biar kita lihat aja. Kita cek harganya seperti apa,” kata Purbaya.
Purbaya menyebut proses tersebut dilakukan melalui pertukaran data antarlembaga. Langkah ini diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran BGN dapat diperiksa secara lebih menyeluruh.
“Semuanya memeriksa, mengecek. Jadi kita tukar-tukar data lah kira-kira,” kata Purbaya.
Purbaya menyebut, penangkapan tersebut merupakan keputusan Presiden Prabowo Subianto setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan BGN.
“Ini keputusan Bapak Presiden setelah melakukan evaluasi terhadap kinerja beliau kan. Kita enggak ikut campur yang jelas,” ujar Purbaya.
Pada kesempatan itu, Purbaya juga menyinggung perkembangan anggaran MBG yang dikelola BGN. Ia menyebut anggaran program tersebut sebelumnya telah dipangkas menjadi Rp 268 triliun, tetapi ia mengungkapkan masih akan berpotensi turun lagi.
“Memang anggarannya sekarang berapa? Rp 268 T? Sekarang berkurang kan? Karena ada pemotongan hari segala macam. Jadi akan berkurang di bawah itu sedikit mungkin,” kata Purbaya.
Sebelumnya, pemerintah memangkas anggaran MBG sebesar Rp 67 triliun. Anggaran yang semula dirancang sebesar Rp 335 triliun dipangkas menjadi sekitar Rp 268 triliun pada 2026. Namun, angka tersebut belum final karena pemerintah masih menghitung potensi efisiensi lanjutan.
Purbaya sebelumnya menjelaskan, penghematan anggaran dilakukan agar pelaksanaan MBG lebih efektif dan efisien. Menurutnya, Presiden Prabowo sedang memperbaiki manajemen BGN dan cara lembaga tersebut membelanjakan anggaran.
“Jadi jangan nyalah-nyalahin MBG lagi. Presiden sedang memperbaiki manajemen MBG dan cara mereka (BGN) membelanjakan uang,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5/2026).
Purbaya juga pernah menegaskan, efisiensi anggaran tidak diarahkan untuk mengurangi jatah makan penerima manfaat. Pemerintah hanya akan membatasi belanja yang dinilai tidak perlu agar anggaran lebih terkendali.
“Belanja yang tidak perlu tidak akan dibelanjakan oleh kepala BGN,” ujar Purbaya.
Efisiensi, kata Purbaya, dilakukan pada pos belanja yang tidak mendesak. “Cuma untuk yang tidak perlu-perlu ya dibatasi sehingga lebih terkendali,” tegasnya.
Sebagai informasi, per 30 April 2026, anggaran MBG telah terealisasi Rp 75 triliun atau sekitar 22,4% dari pagu awal Rp 335 triliun. Program tersebut telah menjangkau 61,96 juta penerima manfaat dan didukung 27.952 SPPG atau dapur MBG.