GELORA.CO - Presiden Joko Widodo jangan dianggap sedang membangun kebebasan di Indonesia. Begitu tegas pakar filsafat dari Universitas Indonesia (UI) Rocky Gerung saat menjadi pembicara di acara Indonesia Lawyers Club bertajuk “UU ITE: Mengancam Kebebasan Berpendapat?”, Selasa (3/11) malam.
Pernyataan itu ditujukan kepada Jurubicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman yang hadir di acara tersebut bersama dua politisi pendukung pemerintah, Irma Suryani Chaniago dan Kapitra Ampera.
Dia meminta kepada pendukung pemerintah untuk tidak terus membandingkan Jokowi dengan era Soeharto. Perbandingan tersebut dirasa kurang pas karena jarak pemerintahan yang terlalu jauh.
Menurutnya, perbandingan seharusnya dilakukan dengan pemerintahan terdekat di era yang sama, seperti era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Jangan anggap presiden Jokowi sedang bangun kebebasan,” terangnya sembari menukil data indeks demokrasi tanah air.
Rocky Gerung lantas mengomentari penggunaan UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (disingkat UU ITE) yang digunakan berbeda di era SBY dan Jokowi.
Di era SBY, UU ITE didesain untuk memantau dan mengintip transaksi keuangan, bukan transaksi pikiran. Sementara di era Jokowi justru UU ini digunakan untuk menangkapi orang-orang yang mengkritik pemerintah.
“SBY membuat UU ini untuk menghasilkan transaksi yang masuk akal, menghalangi yang tidak masuk akal. Jokowi pakai UU itu untuk pabrik borgol,” tutupnya. []