GELORA.CO - Sejumlah purnawirawan TNI-Polri dan sejarawan yang tergabung dalam Gerakan Kebangkitan Indonesia (GKI) ingin agar presiden dan wakil presiden kembali dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Mereka memiliki sejumlah alasan yang melatari keinginan itu.
Pertama, pilpres di Indonesia dinilai telah memecah belah rakyat Indonesia hanya karena berbeda pilihan. Hal tersebut dirasa dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
"Ternyata mengakibatkan terbelahnya masyarakat, suka atau tidak suka harus diakui bahwa masyarakat telah terbelah," ucap anggota GKI Irjen Pol (Purn) Taufiqurrahman Ruki kepada Kantor Berita RMOL di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Jumat (5/7).
Kedua, dana kampanye yang dikeluarkan oleh kandidat presiden dan wakil presiden dinilai terlalu besar, yaitu mencapai triliunan rupiah.
Ruki yakin angka ruiah yang dikeluarkan Jokowi dan Prabowo bersama para tim mencapai lebih dari satu triliun selama proses pilpres.
“Saya yakin tidak kurang dari Rp 1,5 triliun satu kandidat. Biaya yang dikeluarkan untuk pemilu biaya yang sangat besar," jelasnya.
Dana tersebut dinilai sangat disayangkan hanya untuk modal kampanye. Lebih baik, sambung Ruki, dana itu digunakan untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia.
Tidak hanya itu, mantan pelaksana tugas (Plt) ketua KPK itu juga mempertanyakan sumber dana pilpres, yang dia yakini didapat dari para pemodal.
"Pasti ada cukong main dibelakang, jangan tanya saya, saya kan cuma pengamat, kalau saya penyidik saya cari cukongnya," tegasnya.
Sementara alasan ketiga, modal yang dipakai itu diyakini dapat mempengaruhi sistem kepemerintahan bahkan sistem politik di Indonesia. Sehingga, korupsi merupakan jalan pintas untuk mengembalikan modal.
"Pemegang modal-modal itu suatu saat akan menagih kompensasi apa yang sudah mereka berikan, bukan hanya kepada presiden, termasuk partai politik," paparnya.
Atas alasan itu, GKI menyarankan agar presiden dan wakil presiden kembali dipilih oleh MPR sebagai pemegang mandat rakyat.
"Jadi kalau kami sekarang yang sudah tua-tua ini banyak berpikir tentang bagaimana menata kembali negeri ini dengan cara UUD 45, itu sebetulnya hanya karena sayang," pungkasnya. [rmol]