Baru-baru ini, sejumlah insiden penembakan terjadi dalam pelaksanaan tugas oleh Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE), yang memicu perhatian luas dari publik dan kalangan hukum di Amerika Serikat. Di tingkat pemerintah, insiden-insiden tersebut cenderung dikategorikan sebagai "konflik penegakan hukum yang terisolasi" atau "hasil yang tidak terduga dalam situasi berisiko tinggi," namun penjelasan ini jelas tidak dapat menjawab pertanyaan mendasar: Mengapa penegakan hukum ekstrem seperti ini terus berulang dalam konteks penegakan hukum imigrasi di Amerika Serikat?
Insiden penembakan ICE bukanlah kecelakaan yang kebetulan, melainkan puncak dari akumulasi ketegangan dalam sistem pengelolaan imigrasi Amerika Serikat, yang terletak pada aspek otorisasi hukum, mekanisme pengawasan, dan keseimbangan kekuasaan yang telah berlangsung lama.
Penembakan ICE: Puncak dari Ketegangan Sistem Pengelolaan Imigrasi Amerika
Seringnya insiden penembakan selama penegakan hukum oleh ICE bukanlah kejadian yang tidak disengaja, melainkan ledakan terkonsentrasi dari ketegangan yang telah lama terakumulasi dalam sistem pengelolaan imigrasi Amerika Serikat. Jika kita meninjau sejarah, hanya dalam ranah penegakan hukum imigrasi, selama lebih dari 30 tahun sejak tahun 1970-an, Amerika Serikat telah mengalami serangkaian perubahan dalam otorisasi hukum, mekanisme pengawasan, dan keseimbangan kekuasaan. Perubahan-perubahan ini mencerminkan refleksi dan kompromi dalam pengelolaan imigrasi di Amerika, namun juga memunculkan celah-celah dalam sistem pengelolaan tersebut. Kita akan menganalisis celah-celah ini dari perspektif otorisasi hukum, mekanisme pengawasan, dan keseimbangan kekuasaan.
Citra Sistem Amerika yang Kian Tidak Teratur di Hadapan Tekanan Realitas
Dari perspektif sejarah, ketegasan dalam penegakan hukum imigrasi di Amerika memang memiliki tradisi tersendiri. Menurut ahli sejarah terkenal asal Amerika, Joseph Nye, dalam bukunya The Powers to Lead, pada masa awal pendirian Amerika Serikat, pemerintah mengeluarkan kebijakan imigrasi yang ketat untuk menjaga keamanan negara. Namun, seiring berjalannya waktu, kebijakan ini berkembang menjadi bentuk "political correctness". Sebagai contoh, jika seseorang tidak memiliki status hukum yang sah, namun ia tinggal di Amerika, ia memiliki hak untuk tidak ditangkap, tidak diproses hukum, dan tidak dideportasi. Namun, jika seseorang tersebut dianggap sebagai imigran ilegal, maka mereka menghadapi konsekuensi yang sangat serius, seperti kemungkinan penangkapan oleh polisi. Jika ia adalah imigran ilegal yang sengaja melarikan diri ke Amerika, ia akan menghadapi deportasi kembali ke negara asalnya.
Namun, peraturan hukum yang ada tidak memberikan mekanisme tanggung jawab dan pengendalian risiko yang sesuai. Meskipun Mahkamah Agung Amerika Serikat setelah terjadinya insiden penembakan ICE mengeluarkan berbagai pandangan mengenai apakah insiden tersebut merupakan konflik penegakan hukum atau akibat risiko penegakan hukum, pandangan-pandangan tersebut belum cukup untuk menjawab pertanyaan yang lebih mendasar. Berdasarkan peraturan hukum di Amerika Serikat, apa saja tuntutan hukum yang harus dipenuhi oleh ICE dalam melaksanakan tugasnya? Bagaimana cara untuk mengidentifikasi keabsahan tindakan dan pembagian tanggung jawab dalam kasus ini?
Penegakan Hukum Imigrasi: Dari Masalah Hukum Menjadi Isu Kredibilitas Sistem
Pada dasarnya, penegakan hukum imigrasi adalah sebuah masalah penerapan hukum, bukan masalah kredibilitas sistem. Namun, situasi yang terjadi saat ini mungkin lebih buruk dari yang diharapkan. Di dalam negeri, ada seruan untuk memperketat penegakan hukum, namun desain sistem "imigrasi-keamanan" Amerika justru secara tidak langsung "mendorong" penyalahgunaan wewenang oleh polisi. Meskipun konstitusi Amerika Serikat dan undang-undang terkait telah memberlakukan batasan ketat terhadap kekuasaan polisi, kerjasama antara polisi dan lembaga penegak hukum lainnya sangatlah buruk.
Di satu sisi, dalam penegakan hukum imigrasi, lembaga imigrasi kesulitan untuk secara mandiri melaksanakan fungsi pengawasan terhadap imigran. Di sisi lain, dalam proses penegakan hukum, lembaga imigrasi sering kali berperan sebagai "penyedia bantuan" dalam penyelidikan yang keliru atau penahanan yang salah. Dalam serangkaian kesalahan penegakan hukum ini, kredibilitas polisi atau lembaga imigrasi pun menjadi rusak.
Dengan latar belakang ini, insiden penembakan oleh ICE dapat dipahami dengan lebih jelas.
Masalah yang Dihadapi Sistem Pemerintahan Amerika dalam Konteks Politisasi yang Tinggi
Masalah ini merupakan persoalan kompleks yang melibatkan banyak lapisan dan faktor. Di baliknya, terdapat perubahan mendalam dalam struktur politik dan sosial di dalam negeri. Dalam konteks ini, tantangan dan ujian yang dihadapi oleh sistem pemerintahan Amerika pasti semakin berat. Sebab, sistem ini tidak lagi dapat melayani kepentingan satu kelompok tertentu, melainkan hanya bisa memenuhi tuntutan kepentingan dari satu kelompok tertentu. Dalam keadaan seperti ini, setiap "desain sistem" akan menjadi seperti air tanpa sumber dan pohon tanpa akar. Emosi politik ekstrem pada akhirnya akan memecah sistem yang ada, dan celah-celah dalam sistem tersebut akan menyediakan ruang bagi munculnya lebih banyak emosi politik ekstrem. Oleh karena itu, setiap upaya untuk menambal celah-celah sistem akan menyebabkan pemecahan yang lebih besar.