Salah Urus Ekonomi Jokowi Bikin Apes Presiden Baru
logo

6 Februari 2019

Salah Urus Ekonomi Jokowi Bikin Apes Presiden Baru

Salah Urus Ekonomi Jokowi Bikin Apes Presiden Baru

GELORA.CO - Ekonom senior Rizal Ramli menyarankan tiga hal yang harus dilakukan tim ekonomi Joko Widodo dalam mengatasi carut marut perekonomian nasional.

Pertama, lakukan debt manage yang baik demi masa depan bangsa dan mengurangi beban anggaran. Kedua, negara harus mengurangi pinjaman, biarkan saja swasta. Jangan pula BUMN yang utang. Ketiga, kerja keras guna menggenjot tax ratio bisa 16-18% dalam 5 tahun ke depan. "Kalau saat kurang maksimal, targetnya 16% realisasinya hanya 11,5%. Jauh di bawah era Gus Dur yang 12,5%," paparnya.

Yang dimaksud RR, sapaan akrab Rizal Ramli, debt manage bisa berupa renegosiasi utang mahal dengan utang murah. Hal ini pernah dilakukan Kuwait. Upaya lainnya adalah mencetak sawah jutaan hektar.

Dia menghitung, biaya untuk membayar cicilan pokok dan bunga mencapai Rp1,24 triliun per hari. dana sebesar itu lebih bermanfaat apabila digunakan untuk mencetak sawah baru. "Upayakan pula transformasi pembiayaan dari utang luar menjadi pembiayaan di dalam negeri. Jepang dan China bisa kenapa kita tidak," tegas mantan Menko Kemaritiman di era Jokowi ini,

Suka atau tidak suka, janji ekonomi Presiden Joko Widodo baik ketika masih berkampanye ataupun sudah menjabat, banyak yang meleset. Lantaran kinerja para menteri yang jeblok. "Janji atau target pemerintahan Jokowi banyak yang tidak tercapai karna ulah para menterinya. Yang diuber bukan sektor yang kakap, justru yang ecek-ecek. Termasuk sektor mineral," kata Rizal.

Kata Rizal yang pernah menjabat Kabulog era Gus Dur ini, siapapun pemenang pilpres 2019 bakal menghadapi beban masalah yang cukup serius yakni soal utang. Di mana, utang di bayar dengan utang. Atau dengan menerbitkan surat utang negara dengan imbal hasil yang serampangan. Atau 2% lebih tinggi ketimbang surat utang negara yang ratingnya lebih rendah ketimbang Indonesia, seperti Thailand, Filipina dan Vietnam.

"Menteri keuangan itu seharusnya seperti Singapura, Jepang dan China. Harus berani tekan bunga pinjaman, bukan malah menjadi SPG IMF," kata mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini. .[IN]
Loading...
loading...