Natalius Pigai: Reuni 212 Tak Ada Kaitannya dengan Gerakan Politik, Kebetulan di Tahun Politik
logo

1 Desember 2018

Natalius Pigai: Reuni 212 Tak Ada Kaitannya dengan Gerakan Politik, Kebetulan di Tahun Politik

Natalius Pigai: Reuni 212 Tak Ada Kaitannya dengan Gerakan Politik, Kebetulan di Tahun Politik


GELORA.CO -  Aktivis hak asasi manusia (HAM) Natalius Pigai tak sependapat dengan Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) yang menilai Reuni Akbar 212 adalah gerakan politik oposisi. Menurut Pigai, Reuni Akbar 212 merupakan perjuangan umat Islam mencari keadilan.

"Kepentingan untuk memperjuangkan keumatan umat Islam, tujuannya memperjuangkan keadilan untuk umat Islam, tidak lebih tidak kurang, nggak ada hubungan politik,"kata Natalius Pigai dalam diskusi publik bertema 'Reuni 212: Gerakan Moral atau Politik?'di Gado-Gado Boplo, Jalan Dr Satrio, Jakarta Selatan, Sabtu (1/12/2018).

Menurutnya, umat Islam kini merasa tidak menerima keadilan dari pemerintah. Untuk itu, Pigai menilai melalui gerakan itulah umat Islam yang merasa belum mendapatkan keadilan menyampaikan pendapatnya.

"Dulu Islam jadi bagian pemerintah, jika pemerintah tidak bisa memberikan keadilan ke umat Islam, berhak dong menyampaikan tuntutannya, harapan keadilan untuk kebaikan bangsa dan negara,"tambahnya.

Pigai menilai Reuni Akbar 212 hanya momentum umat Islam kembali berkumpul dan bereuni memperingati aksi 2 Desember 2016 lalu. Menurut Pigai, Reuni 212 kali ini kebetulan dilaksanakan saat tahun politik sehingga banyak anggapan gerakan itu untuk kepentingan politik.

"Tidak ada kaitannya dengan gerakan politik karena kebetulan di tahun politik. Ini hanya sekadar Reuni 212 kebetulan terjadi pada besok,"ujar Pigai.

Sebelumnya, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens menilai gerakan 212 kini tidak lagi murni gerakan moral membela Islam. Ia menyebut gerakan 212 itu telah menjadi gerakan oposisi yang menginginkan pemerintah saat ini berakhir. 

"Gerakan 212 telah menjadi gerakan oposisi politik yang ingin memperjuangkan kekuasaan dan menghendaki pemerintahan Presiden Jokowi berakhir pada pilpres 2019," kata Boni Hargens. [dtk]

Loading...

Komentar Pembaca

loading...