GELORA.CO - Pertemuan tahunan alias Annual Meeting International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB) yang menggelontorkan dana triliunan rupiah dari APBN dinilai tidak tepat. Sebab momen pesta pora itu berlangsung saat beberapa wilayah Indonesia mengalami musibah yang sangat memilukan.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Heri Gunawan mengatakan pertemuan yang akan berlangsung di Bali 8-14 Oktober 2018 itu sebaiknya dibatalkan. Dana triliunan rupiah yang sudah disiapkan sebaiknya disumbangkan untuk korban gempa di Lombok dan Sulawesi Tengah.
"Kami melihat anggaran yang dialokasikan untuk Annual Meeting IMF-World Bank, sebenarnya akan jauh lebih bermanfaat jika dialihkan untuk hal yang saat ini lebih prioritas. Seperti rehabilitasi Lombok, Donggala, atau hal-hal lain yang baik bagi masyarakat secara langsung," katanya dalam keterangan pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Senin (1/10).
Terlebih, lanjutnya, acara tersebut dilangsungkan saat kondisi ekonomi bangsa yang memprihatinkan. Parahnya lagi, menurut Heri, sekalipun menjadi tuan rumah, Indonesia sama sekali tidak mendapatkan dampak positif yang strategis secara langsung.
Perlu diketahui, rincian biaya terbesar dari acara tersebut adalah akomodasi yang mencapai Rp 569,9 miliar, kemudian makanan dan minuman sebesar Rp 190,5 miliar, transportasi Rp 36,1 miliar, hiburan sebesar Rp 57 miliar, dan souvenir senilai Rp 90,2 miliar.
Bappenas sendiri memperkirakan dana untuk mendukung penyelenggaraan IMF-World Bank Annual Meeting 2018 mencapai Rp 6,9 triliun. Selain itu, kata Heri, untuk biaya operasional penyelenggaran IMF-World Bank Annual Meeting 2018 sebesar Rp 1,1 triliun.
"Menurut Bappenas, dampak langsung acara tahunan IMF-World Bank ini adalah peningkatan 18.000 wisatawan atau hanya meningkat 0.3 persen, yang diklaim mendatangkan manfaat sebesar Rp 5,9 trilliun terhadap perekonomian Bali," paparnya.
Namun, menurut anak buah Prabowo Subianto ini, karena umumnya sebagian besar putaran uang tersebut teralokasikan untuk akomodasi atau hotel dan biaya makan, maka sesungguhnya yang mendapatkan keuntungan ekonomi besar adalah pemilik hotel dan restoran di Bali. Sementara pada kenyataannya, rata-rata hotel dan restoran di Bali bukan milik orang Indonesia.
"Rata-rata orang Indonesia hanya berperan sebagai pelayan, koki, dan sebagainya. Bukan pemilik hotel dan restoran. Sehingga, dampak yang akan muncul bagi perekonomian lokal seperti yang pemerintahkan kampanyekan, patut dipertanyakan," bebernya.
Heri menambahkan, Indonesia menjadi tuan rumah setelah sebelumnya pada 2015 lalu Peru berkesempatan menggelar pertemuan ini. Saat itu, demi memperbaiki ekonomi Peru, resep yang diberikan IMF pun sangat textbook dan sangat lazim. Yakni hanya strategi menaikkan suku bunga acuan, mencabut subsidi yang membebani keuangan negara, dan merestrukturisasi perbankan.
Ditekankannya, jika langkah serupa juga dilakukan pada ekonomi bangsa ini, maka yang terjadi nantinya adalah inefektivitalisasi. Hal itu lantaran IMF tidak memperhatikan secara saksama seluk-beluk dualisme ekonomi yang melekat pada perekonomian Indonesia.
"Pembahasan perang dagang yang dikibarkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada rival utamanya China, diperkirakan mendominasi pertemuan ini. Sistem perdagangan global saat ini berada 'dalam bahaya terkoyak'. Potensinya dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi global dan membuat konsumen menjadi lebih miskin karena mahalnya harga yang harus dibayar saat ini," duga Heri.
Heri mengingatkan, jika kemerosotan ekonomi Indonesia semakin menjadi, bukan tidak mungkin kejatuhan rezim seperti yang terjadi pada Presiden Soeharto pun akan terjadi.
"Padahal sejak itu (kejatuhan Soeharto), masyarakat memiliki kesan yang kurang baik terhadap sepak terjang IMF. Mereka dipandang liberal, mengagungkan mekanisme pasar, dan menafikan peran negara dalam urusan kesejahteraan sosial," ucapnya.
Diingatkannya restrukturisasi yang kini tengah "digeber" IMF tidak serta-merta mengubah citra bagi negara berkembang yang dulu pernah memperoleh bantuan IMF.
"Jika demikian halnya, Christine Lagarde akan bersedekap trenyuh menyaksikan penyesalan mendalam seluruh elemen bangsa. Lalu, apa yang bisa diharapkan dari pertemuan yang berlangsung nanti?" tukas Heri. [rmol]