GELORA.CO - Sikap pemerintah yang tidak menetapkan status bencana nasional gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng) disesalkan. Padahal, pihak Istana sudah menyatakan menerima bantuan internasional untuk penanganan bencana itu.
"Penetapan status bencana nasional harus dilakukan jika pemerintah hendak meminta bantuan internasional. Agak aneh, dana asing dibuka tapi tidak ada pernyataan bencana nasional," ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Sodik Mudjahid, Senin (1/10) kemarin.
Sodik menduga, tidak adanya penetapan status bencana nasional di Sulteng seperti halnya di Lombok, karena pemerintah khawatir hal itu mempengaruhi kunjungan wisatawan manca negara ke Indonesia.
"Sejak bencana di Lombok, kami mendorong menjadi bencana nasional. Ada argumen yang lemah (dari pemerintah), takut nanti wisata," keluhnya.
Sodik yakin, bencana nasional nasional tidak akan mempengaruhi kunjungan wisata. Buktinya, di Bali, meski pemerintah pernah menetapkan status siaga saat peristiwa bom atau letusan Gunung Agung, kunjungan wisatawan tetap ada.
"Jadi, tidak masuk akal ketika menetapkan bencana nasional akibat kekhawatiran turis-turis," pungkasnya. [rmol]