GELORA.CO - Mundurnya Idrus Marham dari kursi menteri Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo karena menjadi tersangka korupsi menjadi sorotan. Perkara Idrus dinilai bisa menjadi virus mematikan bagi Jokowi menuju kemenangan pada Pilpres 2019.
Menurut pakar politik Rico Marbun, dukungan dari Golkar sebagai partai asal Idrus bisa berdampak bagi Jokowi. Dukungan Golkar diprediksi bisa jadi tidak maksimal.
"Secara mesin politik, bila kasus hukum menjadi gelombang yang mendera tokoh politik pendukung Jokowi, mesin parpol tidak akan optimal," ujar Rico kepada detikcom, Jumat (24/8/2018).
Rico juga menyebut kasus Idrus pun dianggap bisa membuat citra Jokowi buruk. Masyarakat bisa mempertanyakan parpol pendukung Jokowi.
"Orang bisa berpersepsi dan bertanya apakah parpol pendukung Jokowi banyak kena kasus dugaan korupsi? Bisa-bisa citra bersih Jokowi akan ternodai," ujar Rico.
"Jika Idrus tidak menjadi orang yang terakhir dari politisi pendukung Jokowi yang bermasalah dengan KPK, kepercayaan publik terhadap citra bersih Jokowi bisa luntur," imbuh Direktur Eksekutif Median itu.
Kasus korupsi yang melibatkan orang-orang di lingkungan Jokowi dianggap sebagai virus politik. Ini akan berdampak Jokowi dan pasangannya untuk Pilpres 2019, Ma'ruf Amin.
"Kasus-kasus ini bisa jadi 'HIV' politik dalam tubuh timses Jokowi-Ma'ruf. Merusak peluang menang Jokowi-Ma'ruf dari dalam," kata Rico.
Belum lagi manuver dari oposisi yang akan menyerang Jokowi-Ma'ruf. Karena itu, peluru dari dalam dinilai harus diminimalkan.
"Ini belum ditambah serangan dari kubu oposisi, bisa berantakan semua," ungkap Rico.
Seperti diketahui, Idrus mengundurkan diri dari kursi Menteri Sosial karena menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi PLTU Riau-1. Politikus Golkar lainnya, Eni Maulani Saragih, sudah ditetapkan sebagai tersangka.
Idrus pun digantikan oleh salah satu rekannya di Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita. Karena hal ini, Gerindra mempertanyakan soal komitmen Jokowi terhadap pemberantasan korupsi.
"Ya, ini kan kasus lama, ya kita menghargai apa yang menjadi wilayah kewenangan KPK," kata Jokowi menanggapi soal penetapan Idrus sebagai tersangka korupsi. [dtk]