GELORA.CO - Kabar mengenai penghapusan hak atau uang pensiun seumur hidup bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menjadi sorotan. Narasi yang beredar di media sosial menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) telah resmi menghapus hak pensiun anggota DPR.
Namun, faktanya tidak sesederhana itu.
MK memang telah menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara bertentangan dengan UUD 1945. Akan tetapi, putusan terbaru MK bukanlah keputusan yang secara spesifik menghapus hak pensiun anggota DPR.
Dalam Perkara Nomor 176/PUU-XXIII/2025, MK justru menyatakan permohonan uji materi yang diajukan Lita Linggayati Gading dan Syamsul Jahidin tidak dapat diterima karena perkara tersebut telah kehilangan objek.
Keduanya sebelumnya menggugat sejumlah ketentuan dalam UU 12/1980 yang menjadi dasar pemberian hak keuangan dan administratif bagi pejabat negara, termasuk hak pascajabatan.
Hakim Konstitusi Anwar Usman menjelaskan, norma yang digugat dalam perkara tersebut sudah tidak lagi memiliki objek untuk diuji karena MK sebelumnya telah memutus Perkara Nomor 191/PUU-XXIII/2025.
Dalam perkara tersebut, MK menyatakan UU 12/1980 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan memberikan masa transisi paling lama dua tahun.
"Permohonan para Pemohon a quo harus dinyatakan kehilangan objek," demikian pertimbangan MK.
Putusan tersebut membuat status pensiun anggota DPR menjadi jauh lebih menarik.
Sebab, meskipun UU 12/1980 telah dinyatakan inkonstitusional, ketentuan tersebut tidak serta-merta berhenti berlaku pada hari putusan dibacakan. MK memberikan waktu maksimal dua tahun kepada pembentuk undang-undang untuk menyusun aturan baru.
Dengan kata lain, hak-hak yang selama ini bersumber dari UU 12/1980 masih berada dalam masa transisi.
Namun, setelah masa tersebut berakhir, pemerintah dan DPR harus sudah memiliki regulasi baru yang mengatur hak keuangan dan administratif pejabat negara.
Di sinilah persoalan pensiun DPR berpotensi memasuki babak baru.
MK bahkan memberikan sejumlah pedoman yang harus diperhatikan dalam penyusunan aturan baru. Salah satunya adalah perlunya mempertimbangkan kembali apakah hak pensiun tetap dipertahankan atau justru diganti dengan mekanisme lain.
Salah satu opsi yang disebut dalam pertimbangan MK adalah pemberian "uang kehormatan" secara sekaligus setelah masa jabatan berakhir.
Artinya, skema yang selama ini menjadi perdebatan bukan sekadar soal ada atau tidak adanya pensiun DPR, tetapi juga mengenai berapa besar uang negara yang harus disiapkan untuk membiayai hak pascajabatan para pejabat negara.
Persoalan tersebut semakin menarik karena dalam permohonan uji materi yang diajukan ke MK, pemohon menyebut potensi total manfaat pensiun anggota DPR dapat mencapai sekitar Rp226 miliar.
Angka tersebut menjadi salah satu alasan isu pensiun DPR tidak bisa dilihat hanya sebagai persoalan fasilitas pejabat.
Jika pembiayaannya bersumber dari APBN, maka setiap perubahan skema pensiun akan memiliki konsekuensi terhadap keuangan negara.
Pemohon mempersoalkan ketentuan yang memungkinkan anggota DPR memperoleh hak pensiun setelah masa jabatannya berakhir, termasuk setelah menjalani satu periode masa jabatan.
Skema tersebut kemudian dibandingkan dengan mekanisme pensiun bagi sejumlah profesi dan lembaga negara lainnya, seperti hakim agung, anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri.
Perbedaannya terutama terkait dengan masa kerja atau masa pengabdian yang menjadi salah satu syarat untuk memperoleh manfaat pensiun.
Pemohon juga membandingkan mekanisme tersebut dengan sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Australia.
Dari perbandingan itu, pemohon menilai pemberian manfaat pascajabatan perlu mempertimbangkan prinsip keadilan, proporsionalitas, masa pengabdian, serta kemampuan keuangan negara.
5 Syarat MK untuk Aturan Baru Pensiun Pejabat Negara
Dalam putusannya, MK memberikan lima pedoman penting yang perlu diperhatikan pemerintah dan DPR ketika menyusun aturan baru.
Pertama, materi mengenai hak keuangan dan administratif harus disesuaikan dengan karakter masing-masing lembaga negara. Pengaturan dapat mencakup pejabat yang dipilih melalui pemilu atau elected officials, pejabat yang dipilih melalui proses seleksi berbasis kompetensi atau selected officials, hingga pejabat yang diangkat atau appointed officials.
Kedua, aturan harus mempertimbangkan prinsip independensi lembaga negara. Hak keuangan pejabat harus dirancang sedemikian rupa agar tidak mengganggu independensi dan integritas dalam menjalankan tugas.
Ketiga, besaran dan mekanisme hak keuangan harus memenuhi prinsip proporsionalitas, keadilan, dan akuntabilitas. Kondisi sosial ekonomi masyarakat juga harus menjadi pertimbangan.
Keempat, pembentuk undang-undang perlu mengkaji kembali apakah hak pensiun tetap dipertahankan atau diganti dengan skema lain, termasuk kemungkinan pemberian uang kehormatan satu kali. Masa jabatan menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan.
Kelima, proses penyusunan aturan harus melibatkan pihak yang berkepentingan terhadap keuangan negara dan masyarakat luas. MK menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna.
Jadi, Benarkah Pensiun DPR Dihapus?
Jawabannya: belum bisa dikatakan demikian.
MK dalam putusan terbaru bukan menghapus pensiun DPR secara langsung. MK menyatakan gugatan terbaru kehilangan objek karena UU 12/1980 yang menjadi dasar gugatan tersebut sudah lebih dahulu dinyatakan inkonstitusional.
Tetapi putusan MK sebelumnya memang membuka pintu bagi perombakan besar-besaran sistem hak keuangan dan pensiun pejabat negara.
Dalam waktu maksimal dua tahun, pemerintah dan DPR harus merumuskan aturan baru.