GELORA.CO - Buku Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam resmi diluncurkan di Jakarta pada Selasa (26/8/2025) oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Ketua BAZNAS Prof. Dr. KH Noor Ahmad. Buku tersebut mengulas kiprah keislaman Prabowo Subianto, termasuk bagaimana nilai-nilai Islam disebut tercermin dalam kehidupan dan kepemimpinannya.
Peluncuran buku tersebut mendapat sambutan dari sejumlah tokoh agama. Namun, di tengah pujian tersebut, respons berbeda muncul dari sebagian netizen. Mereka mempertanyakan mengapa kehidupan keberagamaan seorang presiden harus dikemas secara khusus melalui sebuah buku dan mendapatkan penguatan dan pujian dari tokoh agama dan ulama.
Tidak sedikit pula komentar bernada sinis yang menyebut adanya ulama yang dianggap terlalu sering memuji presiden dan bahkan dituding sebagai “ulama penjilat” yang memuji penguasa demi kepentingan duniawi. Tudingan tersebut tentu merupakan opini netizen dan tidak bisa dianggap sebagai fakta tanpa bukti. Namun, kritik itu menunjukkan adanya kegelisahan publik terhadap hubungan antara otoritas agama dan kekuasaan politik.
Dalam perspektif relasi agama dan kekuasaan, ulama idealnya memiliki posisi moral yang independen. Mereka bukan sekadar pemberi legitimasi kepada pemerintah, melainkan juga memiliki fungsi untuk mengingatkan dan mengkritik penguasa ketika kebijakan negara menyimpang dari nilai keadilan, kemanusiaan, dan kepentingan rakyat.
Karena itu, persoalannya bukan apakah seorang ulama boleh memuji presiden. Tentu boleh, jika memang ada sesuatu yang layak diapresiasi. Tetapi persoalannya menjadi berbeda ketika pujian kepada penguasa jauh lebih sering terdengar daripada kritik terhadap kebijakan yang merugikan masyarakat.
Di sinilah publik berhak bertanya: apakah agama sedang digunakan untuk menjadi kompas bagi kekuasaan, atau justru kekuasaan sedang menggunakan simbol agama untuk mendapatkan legitimasi?
Ulama seharusnya tetap mampu mengatakan benar ketika pemerintah benar dan salah ketika pemerintah salah. Kedekatan dengan kekuasaan tidak boleh membuat suara moral kehilangan keberanian. Sebab semakin dekat seorang tokoh agama dengan penguasa, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk memastikan agama tidak berubah menjadi alat pembenaran kekuasaan.
Pada akhirnya, ukuran keteladanan seorang ulama bukan seberapa sering ia dipuji istana atau seberapa dekat ia dengan presiden, melainkan seberapa berani ia menyampaikan kebenaran ketika berhadapan dengan kekuasaan. Agama semestinya menjadi kompas bagi penguasa, bukan sekadar ornamen untuk memperindah citra penguasa.
Sumber: indopolitika