GELORA.CO – Klaim sebagai partai yang bersih dari korupsi kembali mendapat sorotan. Politisi Ferdinand Hutahaean mempertanyakan konsistensi pernyataan politik tersebut di tengah sejumlah perkara korupsi dan gratifikasi yang menyeret nama-nama besar, termasuk Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan putranya, Kaesang Pangarep.
Ferdinand mengingatkan kembali pernyataan Kaesang pada 2023 yang pernah berjanji akan “menyembelih kader PSI yang terlibat korupsi”. Menurut Ferdinand, pernyataan tersebut kini layak diuji dengan realitas penegakan hukum dan berbagai perkara yang masih menjadi perhatian publik.
Sorotan Ferdinand juga diarahkan kepada Ketua Harian PSI Ahmad Ali yang sebelumnya menyebut PSI sebagai “satu-satunya partai bersih dari korupsi”.
Ferdinand menilai klaim tersebut kontradiktif karena Ahmad Ali pernah dipanggil dan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara gratifikasi terkait batu bara yang menyeret mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.
“Dia lupa bahwa dirinya pernah dipanggil oleh KPK, pernah diperiksa oleh KPK, terkait dengan korupsi, gratifikasi batu bara Rita Widyasari di Kukar,” tegas Ferdinand dikutip Senin (14/9/2026).
Ia juga menyinggung adanya penyitaan uang tunai sekitar Rp3,5 miliar dan sejumlah perhiasan dari kediaman Ahmad Ali yang disebut menjadi bagian dari barang bukti dalam penanganan perkara tersebut.
Namun, seluruh penyebutan nama dan barang bukti tersebut perlu ditempatkan dalam konteks proses hukum. Pemeriksaan maupun penyitaan barang bukti tidak dengan sendirinya membuktikan seseorang melakukan tindak pidana.
KPK Dipertanyakan, Kasus Besar Dinilai Tak Jelas
Kritik Ferdinand kemudian melebar pada kinerja aparat penegak hukum. Ia menilai kepercayaan publik terhadap KPK melemah lantaran sejumlah perkara besar dinilai belum menunjukkan ujung penanganan yang jelas.
Salah satu yang disorot ialah perkara dugaan suap yang berkaitan dengan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby. Ferdinand mempertanyakan mengapa dugaan gratifikasi yang dikaitkan dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni belum berujung pada pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
Pertanyaan serupa ia lontarkan terkait nama Jokowi yang disebut dalam sejumlah persidangan perkara korupsi.
Ferdinand menyinggung perkara yang melibatkan Tom Lembong, Nadiem Makarim hingga Harvey Moeis. Menurut dia, nama Jokowi disebut dalam proses persidangan perkara-perkara tersebut, sehingga publik mempertanyakan mengapa mantan presiden itu belum tersentuh proses hukum.
“Semuanya menyebut keterlibatan Jokowi dan peran Jokowi. Kenapa Jokowi sampai saat ini tidak pernah tersentuh hukum?” ujarnya.
Meski demikian, penyebutan nama seseorang dalam persidangan tidak otomatis berarti orang tersebut terlibat tindak pidana. Keterlibatan pidana tetap harus dibuktikan melalui alat bukti dan proses hukum yang sah.
Akumulasi kekecewaan terhadap penegakan hukum tersebut membuat Ferdinand melontarkan pernyataan keras. Ia bahkan mempertanyakan eksistensi lembaga-lembaga penegak hukum apabila hukum dinilai tidak mampu memberikan kepastian dan keadilan.
“Kenapa kita tidak bubarkan saja para penegak hukum? Kita bubarkan KPK, bubarkan Kejaksaan, bubarkan polisi, kalau memang hukum tidak ada gunanya,” ujar Ferdinand.
Pernyataan itu menjadi kritik paling tajam Ferdinand terhadap kondisi penegakan hukum saat ini. Persoalan utamanya bukan sekadar siapa yang diperiksa atau ditetapkan sebagai tersangka, melainkan apakah seluruh perkara besar diproses secara konsisten, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Di tengah tuntutan publik agar pemberantasan korupsi tidak tebang pilih, aparat penegak hukum ditantang menunjukkan bahwa penanganan perkara tidak berhenti pada nama-nama tertentu. Setiap dugaan keterlibatan harus diuji berdasarkan bukti, siapa pun pihak yang disebut dan apa pun posisi politiknya
Sumber: monitorIndonesia