GELORA.CO – Suasana panas tak hanya memancar dari aspal Jakarta, tetapi juga dari ketegangan yang pecah di Jalan Gerbang Pemuda, tepat di bawah flyover Semanggi, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/8/2026) siang.
Barisan pengemudi ojek online (ojol) dan relawan terlibat adu argumen sengit dengan aparat kepolisian.
Pemicunya satu: akses logistik menuju titik demonstrasi di Gedung DPR/MPR RI ditutup rapat.
Bahkan salah seorang relawan perempuan tampak berteriak keras kepada polisi karena ditutupnya akses mereka ke DPR.
Aksi saling urat syaraf tak terhindarkan.
Para relawan dan "pasukan jaket hijau" yang memanggul kardus makanan serta minuman nekat merangsek maju.
Di seberang mereka, aparat bersikukuh menjaga garis penyekatan.
"Tapi di sana area steril," tegas seorang personel kepolisian, mencoba menahan laju armada bantuan roda dua tersebut.
Namun, alasan sterilisasi tampaknya tak menyurutkan solidaritas massa.
Bagi mereka, menyalurkan air dan makanan ke demonstran di garis depan adalah hal yang mendesak.
Massa terus mendebat aparat, meyakinkan bahwa logistik harus segera didistribusikan.
"Ya sudah, yang penting logistik masuk dulu!" seru salah seorang pengemudi ojol dengan nada tinggi, memecah ketegangan di lokasi.
Seruan itu ibarat pemantik.
Puluhan pengemudi ojol dan relawan lainnya langsung menyambut dengan koor sahut-sahutan yang menggema di area penyekatan, menekan barisan petugas agar segera membuka jalan.
"Woy, logistik dulu! Logistik, logistik, logistik!" teriak massa secara serentak.
Menyadari situasi yang kian mendidih, pihak kepolisian akhirnya memilih langkah persuasif untuk meredam konflik.
Barikade di akses Jalan Gerbang Pemuda (sisi flyover arah Slipi-Grogol) perlahan dibuka.
Kebijakan diskresi ini dikhususkan bagi kendaraan roda dua yang bertugas mendistribusikan bantuan makanan dan minuman ke area demonstrasi.
Insiden dramatis ini melengkapi narasi alotnya pergerakan massa aksi.
Sebelumnya, deretan kendaraan penunjang unjuk rasa yang lebih besar—mulai dari truk toilet portabel hingga kendaraan logistik utama—juga dilaporkan tertahan tak berkutik di depan Senayan Park.
Mereka dilarang melintas menuju titik utama aksi, menyisakan pekerjaan rumah bagi para demonstran untuk bertahan di tengah blokade aparat.
Janji Menko Polhukam
Sebelumnya Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, berjanji penyekatan massa yang dilakukan aparat keamanan perihal aksi demonstrasi pada Kamis (27/8/2026) yang digelar aliansi masyarakat Pati dkk di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, dipastikan tidak ada.
Hal itu diungkapkan Djamari Chaniago, usai jalan sehat bersama Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri dan Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat.
"Penyekatan itu enggak ada ya, masa penyekatan orang menyampaikan aspirasi disekat. Enggak, enggak ada, silakan datang," tutur Djamari, kepada wartawan, Kamis.
Ditambahkan Djamari, aparat, baik dari Polda Metro Jaya maupun Kodam Jaya, memberikan pelayanan serta pengamanan untuk aksi demo pada Kamis hari ini.
"Kalau misalnya ada pengaturan lalu lintas itu memudahkan, memudahkan jangan sampai ada masyarakat kita yang menyampaikan aspirasinya tapi juga yang tidak menyampaikannya juga harus kita lindungi supaya tetap lancar kebutuhan mereka," katanya.
Djamari pun mengajak seluruh pihak untuk sama-sama menjaga situasi di Jakarta supaya tetap aman.
"Mari kita sama-sama menjaga Jakarta tetap aman, negeri kita juga banyak. Jangan khawatir dengan jumlah itu karena setiap hari unjuk rasa seperti di Indonesia banyak," ucapnya.
"Bahkan hari ini ada berapa titik, Pak Kapolda (Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri) ya? Ada 86 titik di seluruh Indonesia untuk menyampaikan, di Jakarta. Di Jakarta saja sudah sekian banyak," lanjut dia.
Sebelumnya, sebanyak 4.274 personel disiapkan untuk mengamankan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).
“Menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Polri hadir untuk menjaga ruang demokrasi serta memastikan aspirasi dapat disampaikan secara aman, damai, tertib, dan bertanggung jawab,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, dalam keterangannya, Kamis
Sumber: Wartakota