GELORA.CO - Mundurnya Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo secara tiba-tiba pada awal pekan ini memicu spekulasi banyak pihak. Pertanyaan muncul tentang apa yang menyebabkan Perry mundur mengingat selama ini ia cukup bertahan terhadap beragam kritikan.
Menurut tiga sumber Reuters, ada perselisihan antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Perry Warjiyo mengenai strategi pertumbuhan ekonomi sebelum pengunduran diri itu. Ketegangan bahkan dilaporkan terjadi selama berbulan-bulan di antara keduanya.
Perry Warjiyo diketahui tak hadir saat pengumuman pengunduran diri yang disampaikan oleh Deputi Senior BI Destry Damayanti bersama pembantu Presiden Prabowo Subianto pada Senin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Perry mundur karena 'alasan pribadi'
Reuters menyebut Bank Indonesia berada di bawah tekanan untuk mendukung agenda pertumbuhan besar Presiden.
Ketiga sumber yang memiliki pengetahuan langsung tentang masalah ini tidak mengatakan apakah ketidaksepakatan dengan Purbaya tersebut memainkan peran langsung dalam pengunduran diri Perry Warjiyo. Tiga sumber itu meminta namanya tak diungkapkan karena khawatir akan dampaknya,
Namun perbedaan antara Purbaya dan Perry disebut telah meningkat baru-baru ini mengenai kebijakan likuiditas dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan rupiah.
Salah seorang sumber itu mengatakan bahwa pemikiran Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa likuiditas harus berlimpah bertentangan dengan upaya BI mengelola nilai tukar. Persoala itu bahkan menjadi sumber perdebatan internal yang cukup panas.
"Purbaya menginginkan likuiditas yang melimpah, tetapi situasi ini akan memberikan tekanan pada rupiah," kata orang pertama yang menggambarkan Purbaya memiliki pengaruh signifikan terhadap presiden.
Juru bicara Purbaya, presiden, dan Bank Indonesia tidak mengomentari sumber itu. Perry Warjiyo tidak dapat dihubungi untuk dimintai keterangannya. Kementerian Keuangan menolak berkomentar.
BI telah menaikkan suku bunga 100 basis poin sejak Mei lewat kebijakan pengetatan yang dimaksudkan untuk membuat investasi dalam aset rupiah lebih menarik bagi investor asing. Kebijakan itu diambil untuk mendukung penguatan nilai mata uang rupiah.
Bank biasanya menjaga kebijakan likuiditas relatif ketat selama masa depresiasi rupiah untuk mencegah penggunaan kelebihan likuiditas agar tak terjadi spekulasi.
Sementara Purbaya secara teratur mengkritik kebijakan BI sejak ia diangkat pada September tahun lalu. Ia ingin mendorong pertumbuhan ekonomi G20 senilai $1,4 triliun menuju pertumbuhan 8% dari pertumbuhan stabil 5% sesuai janji kampanye utama Prabowo.
Sumber kedua kepada Reuters mengatakan, BI sudah waspada terhadap upaya Purbaya yang sering memindahkan cadangan kas ke bank-bank milik negara sehingga dapat menyebabkan ketidaksesuaian jatuh tempo.
Purbaya menyuntikkan 200 triliun rupiah ($11,11 miliar) ke bank-bank milik negara beberapa hari setelah ia menjabat, dalam apa yang disebutnya sebagai kebijakan paling signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dana tersebut sebelumnya dikelola di bank sentral.
Pada awal Juni, Purbaya setuju dengan Perry Warjiyo untuk memindahkan dana tersebut sepenuhnya kembali ke bank sentral sebagai bagian dari dukungannya terhadap kebijakan BI dalam mempertahankan rupiah yang jatuh.
Namun, sekitar dua pekan kemudian, ia kembali menyuntikkan dana negara ke bank-bank tersebut dengan alasan bahwa kebijakan awalnya sudah benar.
"Meskipun para pejabat BI tidak setuju dengan keputusan Purbaya untuk memberikan likuiditas berlebihan, para pejabat di bank sentral juga menganggap penarikan dana secara tiba-tiba berbahaya sehingga dapat memicu lonjakan suku bunga antar bank, sehingga mempersulit kebijakan BI," kata orang kedua tersebut.
Sumber kedua mengatakan bahwa para pejabat BI berupaya keras untuk mengonfirmasi rumor pengunduran diri Perry selama akhir pekan. Deputi Senior Destry bahkan mempersingkat perjalanan kerja ke Bali untuk bergegas kembali ke Jakarta.
Menurut sumber kedua, pada Senin pagi, Perry Warjiyo berbicara kepada dewan gubernur dalam pertemuan daring. "Komunikasi eksternal yang beredar menyatakan bahwa dia mengundurkan diri secara sukarela," tambah sumber tersebut.
Pengganti Perry
Secara terpisah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto belum menetapkan sosok yang akan menggantikan Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia usai menerima pengunduran dirinya.
Prasetyo menjelaskan Presiden Prabowo baru menerima surat pengunduran diri Perry Warjiyo pada Ahad (26/7), sehingga belum ada pembahasan mengenai calon Gubernur BI yang definitif.
"Belum. Dalam waktu satu hari ini dia (Presiden Prabowo) langsung mau mengajukan calon definitif, kan belum. Dan kebetulan Undang-Undang BI mengatur bahwa kekosongan jabatan itu bisa langsung secara otomatis dijalankan oleh pejabat gubernur sementara," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Senin.
Prasetyo mengatakan jabatan Gubernur BI untuk sementara akan dijalankan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
"Untuk selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas sebagai pejabat gubernur sementara. Di dalam catatan yang dimaksud dengan Deputi Gubernur Senior adalah Ibu Destry Damayanti," ujar Prasetyo.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tetap mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait isu namanya masuk dalam bursa calon Gubernur Bank Indonesia (BI). “Kami ikuti perintah Bapak Presiden,” kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Selasa.
Dia mengaku belum mengetahui detail nama-nama kandidat calon Gubernur BI usai Perry Warjiyo mengundurkan diri pada Senin (27/7).
Ia juga menyebut belum menerima arahan dari Presiden Prabowo terkait kelanjutan posisi kepala bank sentral. “Belum, belum ada perintah,” ujarnya.
Ekonom Universitas Indonesia (UI) Telisa Falianty menilai pengganti Gubernur Bank Indonesia (BI) harus berasal dari figur yang memahami sektor keuangan. Hal itu diperlukan agar independensi dan kredibilitas bank sentral tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global dan domestik.
Menurut Telisa, jabatan Gubernur BI tidak bisa diisi oleh sosok yang tidak memiliki kompetensi di bidang moneter dan keuangan. Sebab, bank sentral memegang peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, termasuk nilai tukar rupiah, inflasi, serta kepercayaan pelaku pasar.
“Kita tetap berharap memilih figur yang kompeten, harus orang-orang yang bergerak di sektor keuangan. Gubernur Bank Sentral harus memiliki jam terbang dan pengalaman yang sangat luar biasa karena akan mengawal sektor keuangan,” ujar Telisa dalam Forekbank Outlook 2026: Sinergi Fiskal-Moneter: Arah Baru Industri Jasa Keuangan di Penghujung Tahun di Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Ia mengingatkan kebijakan moneter pada dasarnya harus berorientasi menjaga stabilitas. Menurutnya, apabila kebijakan moneter terlalu banyak dipengaruhi kepentingan di luar mandat utamanya, kredibilitas bank sentral dapat tergerus.
Telisa mencontohkan pengalaman sejumlah negara yang menghadapi gejolak pasar ketika independensi bank sentral dipertanyakan. Karena itu, Indonesia perlu menjaga kepercayaan investor dengan tetap menempatkan profesionalisme sebagai pertimbangan utama dalam menentukan pimpinan BI.