GELORA.CO - Tokoh muda NU sekaligus penulis buku Prabowo untuk Indonesia Raya, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy meminta para pembantu Presiden Prabowo betul-betul bekerja demi kemajuan Indonesia.
Para menteri dan jajaran Kabinet Merah Putih jangan membohongi presiden dengan klaim keberhasilan seluruh program pemerintah.
"Presiden memiliki visi yang besar, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada para pembantu yang menjalankan kebijakan tersebut. Jangan sampai Presiden dibohongi oleh bawahannya," kata pria yang akrap disapa Gus Gus Lilur dalam keterangannya, Senin (13/7/2026).
Dia menilai, berbagai kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam pengelolaan sumber daya alam telah meningkatkan posisi Indonesia di mata dunia.
Namun, menurutnya, keberhasilan tersebut harus dibarengi dengan penguatan tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum agar tidak terhambat oleh praktik korupsi.
"Negara-negara lain datang bukan sekadar menjalin hubungan diplomatik, tetapi karena Indonesia kini semakin diperhitungkan dalam peta ekonomi global," ujarnya.
Dia juga menyoroti proses hukum terhadap mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang kini berstatus tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang.
Termasuk menyinggung dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi contoh bagaimana sebuah program yang dirancang untuk kepentingan masyarakat dapat terganggu apabila pengelolaannya tidak dijalankan secara akuntabel.
"Perkara ini harus diproses secara transparan dan profesional agar tidak menimbulkan keraguan publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi," ucapnya.
Selain menyoroti penanganan perkara, Gus Lilur mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap tata kelola Satgas PKH dengan memperkuat mekanisme pengawasan antarlembaga.
Ia menilai sinergi antara TNI, Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, dan institusi terkait perlu dibangun melalui sistem pengawasan yang saling mengontrol untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan.
"Rekonsiliasi harus dibangun di atas kebenaran dan keadilan. Keterbukaan informasi menjadi kunci agar tidak ada lagi konflik berkepanjangan maupun saling curiga antarinstitusi negara," tegasnya.
"Jangan bohongi Presiden dan jangan bohongi rakyat Indonesia. Penegakan hukum harus dijalankan secara adil agar berbagai kebijakan strategis pemerintah benar-benar memberikan manfaat besar bagi masyarakat," terangnya.***