GELORA.CO - Penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN langsung memicu kritik. CELIOS menilai Program Makan Bergizi Gratis berisiko dipolitisasi dan dijadikan mesin pengumpul suara menuju Pemilu 2029.
Penunjukan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menuai kritik dari kalangan ekonom.
Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto tersebut berpotensi menyeret Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam kepentingan politik menjelang Pemilu 2029.
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, masuknya figur politik ke pucuk pimpinan BGN tidak menjawab persoalan mendasar yang selama ini menjadi perhatian publik, yakni pembenahan tata kelola lembaga dan penguatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
Menurut Bhima, pemerintah justru memilih pendekatan politik dibanding memperkuat kepemimpinan yang berfokus pada tata kelola maupun aspek teknis penyelenggaraan program gizi nasional.
“Ini menunjukkan bahwa pembenahan tata kelola secara serius dan pemberantasan korupsi di internal BGN justru diselesaikan dengan penunjukan orang yang sifatnya politis,” ujar Bhima.
CELIOS menilai latar belakang Sudaryono sebagai salah satu elite Partai Gerindra berpotensi memunculkan persepsi bahwa BGN tidak lagi berdiri sepenuhnya sebagai lembaga profesional yang menjalankan program pelayanan publik, melainkan rentan dikaitkan dengan kepentingan politik.
Bhima bahkan mengingatkan risiko Program Makan Bergizi Gratis berubah menjadi instrumen politik atau pork barrel, yakni penggunaan program pemerintah untuk membangun dukungan elektoral.
“Yang terjadi ini justru MBG sebagai pork barrel, sebagai gentong babi untuk mengumpulkan suara demi Pemilu 2029 karena orangnya politis, bukan ahli-ahli gizi yang diharapkan publik,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah dengan cakupan penerima manfaat yang sangat besar serta melibatkan anggaran negara dalam jumlah signifikan.
Menurut CELIOS, program sebesar itu membutuhkan tata kelola yang kuat, transparan, dan dipimpin figur yang mampu menjaga jarak dari kepentingan politik praktis.
CELIOS juga berpandangan bahwa pergantian kepemimpinan di BGN seharusnya menjadi momentum memperbaiki sistem pengawasan internal setelah berbagai persoalan yang mencuat sebelumnya.
Namun, penunjukan tokoh politik justru dinilai dapat memunculkan keraguan baru mengenai independensi lembaga tersebut.
Di sisi lain, pemerintah menyatakan penunjukan Sudaryono didasarkan pada pengalamannya di sektor pertanian dan keterlibatannya sejak awal dalam penyusunan Program MBG.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Kementerian Pertanian memiliki peran penting dalam menjamin pasokan pangan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.
Meski demikian, CELIOS menegaskan bahwa alasan tersebut belum cukup untuk menghapus kekhawatiran publik mengenai potensi politisasi BGN.
Menurut lembaga itu, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh kelancaran distribusi pangan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga program tetap bebas dari kepentingan elektoral.
Dengan besarnya anggaran dan luasnya jangkauan penerima manfaat, CELIOS mengingatkan agar BGN tidak berubah menjadi alat politik yang dimanfaatkan untuk membangun basis dukungan menjelang Pemilu 2029.
Menurut Bhima, kepercayaan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis akan sangat bergantung pada komitmen pemerintah menjaga independensi, transparansi, dan akuntabilitas lembaga tersebut.