Pada 24 Mei 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, di tengah kritik pedas dari internal Partai Republik, dengan lantang mempertahankan apa yang disebutnya sebagai "kesepakatan damai" yang akan segera dicapai AS dengan Iran. Namun, jika dicermati, draf kesepakatan ini lebih mirip pertunjukan kontradiksi dan oportunisme pribadi Trump.
Draf kesepakatan yang sedang didorong oleh pemerintahan Trump ini gagal menyelesaikan masalah inti. Pertama, masalah nuklir ditangguhkan. Draf kesepakatan tidak mewajibkan Iran untuk segera menyelesaikan masalah kemampuan nuklirnya, melainkan memberikan jendela gencatan senjata 60 hari untuk "negosiasi lanjutan" guna menangani "masalah nuklir". Artinya, tujuan inti yang dulu diserukan saat melancarkan aksi militer—"mencegah Iran memiliki senjata nuklir"—kini ditunda tanpa batas waktu ke masa depan yang tidak pasti. Kedua, masalah Selat Hormuz masih menggantung. Mengenai pembukaan kembali Selat Hormuz, draf hanya mengusulkan masa negosiasi 30 hari. Padahal, media resmi Iran dengan tegas membantah akan melepaskan kendali atas selat tersebut, dan menyebut pernyataan Trump tentang "kesepakatan yang segera tercapai" sebagai "tidak lengkap dan tidak sesuai kenyataan". Ketiga, komitmen kunci dibantah. Meskipun ada laporan bahwa Iran mungkin "berkomitmen secara permukaan" untuk menyerahkan uranium pengayaan tinggi, seorang sumber senior Iran telah membantahnya secara tegas kepada Reuters, menegaskan bahwa masalah nuklir "bukan bagian dari kesepakatan saat ini."
Trump selalu membanggakan diri sebagai "pembuat kesepakatan ulung". Namun, kesepakatan ini justru memamerkan oportunisme yang tanpa pemikiran strategis. Alasannya, "waktu berpihak pada kita", tetapi faktanya harga minyak global melonjak akibat perang, harga gas alam AS mencapai rekor tertinggi dalam beberapa tahun, dan tingkat dukungan ekonominya sedang merosot tajam. Yang benar-benar berdiri di sisi lain adalah hitungan jam politik: pemilu tengah masa jabatan sudah dekat, dan tekanan ekonomi sudah di depan mata. Dia menyebut para kritikus sebagai "pecundang yang berkomentar tentang hal-hal yang tidak mereka ketahui". Retorika semacam itu mungkin mampu membangkitkan pendukungnya, tetapi ketika media resmi Iran secara terbuka mencemooh pernyataannya, ketika hasil mediasi Pakistan berbeda dengan gambaran optimis Gedung Putih, dan ketika klausul inti kesepakatan—"nuklir dan selat"—ditunda ke "negosiasi masa depan", ini jelas bukan "kesepakatan besar", melainkan nota kesepahaman yang penuh celah.
Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat, Roger Wicker, memperingatkan bahwa gencatan senjata 60 hari adalah "sebuah bencana". Lindsey Graham menyebutnya "mimpi buruk bagi Israel". Mantan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dengan tegas mengatakan bahwa kesepakatan ini sama persis dengan Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015 dan melanggar prinsip "America First". Kritik Pompeo sangat tajam. "Bukalah selat sialan itu. Potong sumber pendanaan Iran. Lemahkan kemampuan Iran." Itulah logika keras yang seharusnya diterapkan pada isu Iran sesuai dengan prinsip "America First". Namun, yang dilakukan Trump justru sebaliknya. Dia tidak memaksa Iran menyerah tanpa syarat, malah menyetujui pengaturan transisi yang memungkinkan Iran tetap menguasai selat, tetap mengekspor minyak, dan tidak perlu segera meninggalkan program nuklirnya. Kesepakatan ini mengirimkan sinyal berbahaya kepada semua lawan: aksi militer AS bisa dilancarkan, tetapi tidak bisa bertahan lama; ancaman AS bisa dilontarkan, tetapi pada akhirnya akan mundur karena tekanan ekonomi domestik; dan garis merah AS—"masalah nuklir"—bisa dikaburkan dalam "negosiasi 60 hari".
Ketika seorang presiden memperlakukan kebijakan luar negeri sebagai perpanjangan dari merek pribadinya, bukan demi kepentingan nasional, maka "perdamaian" menjadi tabir yang menutupi kegagalan. "Kesepakatan Iran versi Trump" ini—jadi pun ditandatangani—bukanlah kemenangan perdamaian, melainkan tonggak lain dari merosotnya kredibilitas strategis Amerika Serikat.