GELORA.CO – Nama sandi “Ibu Solo” kini menjadi sorotan utama dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo. Julukan tersebut diduga digunakan sebagai alat penekan terhadap para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar memberikan jatah proyek atau setoran uang.
Menurut pengungkapan KPK, dalam kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemkab Tulungagung Tahun Anggaran 2025–2026, muncul informasi bahwa seorang makelar proyek berinisial IB (atau disebut Ibnu) kerap mencatut nama “Ibu Solo” untuk mengintimidasi pejabat daerah. Dengan mengklaim sebagai bagian dari lingkaran dekat “Ibu Solo”, makelar tersebut diduga memaksa Kepala Dinas memberikan jatah proyek atau uang tertentu.
Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam konferensi pers mengakui bahwa penyidik masih mendalami makna di balik kode “Ibu Solo” yang muncul dalam komunikasi para pihak terkait. “Kami sedang mendalami peran saudara Ibnu dan apa sebenarnya makna di balik kode Ibu Solo,” ujar Asep.
Dugaan Peran 'Ibu Solo' sebagai Alat Tekan
Dalam lingkup birokrasi Tulungagung, “Ibu Solo” disebut-sebut merujuk pada sosok istri Bupati Gatut Sunu Wibowo, Endang Dwi Retnosari. Julukan ini akrab digunakan di kalangan internal Pemkab. Namun, yang menjadi masalah adalah pencatutan nama tersebut oleh pihak ketiga untuk kepentingan pribadi.
Makelar proyek diduga menjual nama “Ibu Solo” sebagai “senjata sakti” untuk menekan OPD. Ancaman yang beredar antara lain berupa pemindahan jabatan, pemotongan anggaran, hingga penggunaan surat pengunduran diri kosong yang sudah ditandatangani para pejabat sebagai alat sandera. Tujuannya jelas: mendapatkan jatah proyek pengadaan barang dan jasa, mulai dari cleaning service, keamanan, hingga alat kesehatan di RSUD Tulungagung.
KPK juga mendalami dugaan pengaturan pemenang tender oleh Bupati Gatut Sunu Wibowo sendiri, di mana rekanan tertentu difavoritkan untuk memenangkan proyek.
Kronologi OTT dan Modus Pemerasan
OTT dilakukan KPK pada Jumat, 10 April 2026, di Tulungagung. Total 18 orang diamankan, termasuk Bupati Gatut Sunu Wibowo dan ajudannya, Dwi Yoga Ambal (YOG). KPK menetapkan keduanya sebagai tersangka kasus pemerasan dan gratifikasi.
Modus utama yang diungkap:
- Meminta setoran dari minimal 16 Kepala OPD dengan nilai bervariasi, mulai Rp15 juta hingga Rp2,8 miliar.
- Target total pemerasan mencapai Rp5 miliar, tetapi yang terealisasi sekitar Rp2,7 miliar sejak Desember 2025 hingga April 2026.
- Memaksa pejabat menandatangani surat pengunduran diri tanpa tanggal sebagai alat kontrol jabatan.
- Dugaan intervensi dalam pengadaan proyek dan aliran dana melalui pihak ketiga, termasuk makelar yang menggunakan nama “Ibu Solo”.
Barang bukti yang disita antara lain uang tunai ratusan juta rupiah. Kantor Dinas PUPR Tulungagung bahkan sempat disegel KPK sebagai bagian dari pengembangan perkara.
Respons KPK dan Publik
KPK menegaskan akan mendalami lebih lanjut peran makelar IB dan setiap pencatutan nama “Ibu Solo”. “Kami tidak akan berhenti di sini dan akan mengusut tuntas setiap informasi,” tegas Asep Guntur Rahayu.
Kasus ini semakin menyita perhatian publik karena Tulungagung kembali menjadi sorotan korupsi kepala daerah. Sebelumnya, Bupati Tulungagung periode 2013–2018, Syahri Mulyo, juga pernah terjerat kasus suap fee proyek.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari pihak Bupati Gatut Sunu Wibowo maupun keluarganya terkait julukan “Ibu Solo” dan dugaan pencatutan nama tersebut. Penyidikan masih berlanjut, dengan potensi penetapan tersangka baru jika bukti semakin kuat.
Kasus ini menjadi pengingat keras betapa mudahnya nama keluarga pejabat dicatut untuk praktik pemerasan dan pengaturan proyek di daerah, merusak tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Publik menanti komitmen KPK untuk membongkar seluruh jaringan di balik skandal “Ibu Solo” ini.