GELORA.CO - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan sebuah anomali saat merapikan data oleh BPS yang tersentralisasi antara Kemendagri, Kemensos, dan Kemenkes terkait penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
"Kita melihat ada anomali bahwa uang yang kita bayarkan, itu tidak semuanya untuk 50 persen orang termiskin. Ada juga yang 10 persen orang terkaya pun kita bayarkan, sesudah kita konsolidasikan data di BPS," ujar Budi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).
Sebagai contoh, katanya, PBI yang dibayarkan Kemenkes dari 96 juta, 47.000 di antaranya dinilai masih kurang tepat sasaran. Begitu juga dengan 35 juta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemda yang teridentifikasi tak tepat sasaran.
"Kemudian PBPU PP Kelas 3, itu juga ada 11 juta yang kurang tepat sasaran. Pemerintah melihat bahwa demi keadilan, angka-angka yang kurang tepat sasaran ini, mau kita alihkan ke yang lebih membutuhkan," katanya.
"Jadi ada beberapa teman kita di desil 5 yang belum bisa masuk PBI. Lebih baik kita kurangin yang desil 10, yang 10 persen terkaya, kita hapus dia, kita alihkan kuotanya ke yang desil 5, karena kita masih lihat masih ada lumayan besar nih, puluhan juta dari data 159 juta tadi yang belum tepat sasaran," lanjutnya.
Selain itu, Budi menjelaskan dari total penghapusan 11 juta PBI, yang telah aktif kembali adalah penderita katastropik, yang mesti menjalani cuci darah dan sebagainya sebanyak 2,1 juta orang.
"Ada yang 8,8 juta waktu itu kesepakatannya dengan DPR, orang ini tetap bisa mendapatkan akses layanan kesehatan selama tiga bulan sampai akhir April. Dan diharapkan dalam masa ini dilakukan refreshing dari data," ungkapnya.
"Jadi ini tetap bisa dilakukan, tapi di dalam 3 bulan ini diharapkan ada refreshing dari data oleh teman-teman di BPS dan dibantu oleh Kemensos agar prinsip keadilan tadi terjadi," sambung Budi.
Ia bahkan mewanti-wanti agar subsidi jangan sampai justru diberikan kepada mereka yang berada di desil 8 hingga 10.
"Jadi di dalam tiga bulan diharapkan bisa divalidasi ulang benar enggak orang ini orang yang kaya gitu. Kalau dia benar orang kaya, listriknya misal 6.600 atau 2.200, ya sudah sepantasnya memang dia tidak disubsidi PBI, sehingga uang PBI-nya bisa dialihkan ke yang lain," tegasnya.