GELORA.CO - Lonjakan harga minyak mentah dunia yang dipicu oleh konflik bersenjata di Timur Tengah telah menimbulkan tekanan berat terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Harga minyak mentah Brent dan WTI sempat melonjak tajam, berfluktuasi di kisaran US$85 hingga US$109 per barel — jauh di atas asumsi APBN 2026 yang hanya US$70 per barel.
Konflik ini meletus sejak akhir Februari 2026 ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Eskalasi berlanjut dengan serangan balasan dari Iran, termasuk ancaman dan aksi terhadap kapal-kapal di wilayah strategis. Salah satu dampak paling krusial adalah gangguan pada Selat Hormuz, jalur vital yang mengalirkan sekitar 20% pasokan minyak dan gas dunia. Iran sempat memberlakukan biaya transit tinggi bagi kapal tanker raksasa dan mengancam menutup atau membatasi lalu lintas di selat tersebut, menyebabkan penurunan drastis pengiriman minyak, kenaikan premi asuransi kapal, serta kekhawatiran gangguan suplai global yang berkepanjangan.
Pemulihan produksi dan pengiriman minyak dari kawasan Timur Tengah diprediksi akan memakan waktu berbulan-bulan, bahkan setelah konflik mereda. Akibatnya, harga minyak dunia sulit kembali ke level rendah seperti sebelum perang, memaksa banyak negara — termasuk Indonesia — menghadapi tekanan subsidi energi yang membengkak.
Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memutuskan belum menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), baik yang bersubsidi maupun nonsubsidi. Keputusan ini diambil langsung atas arahan Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan utama menjaga daya beli masyarakat, mencegah lonjakan biaya transportasi dan logistik, serta menjaga stabilitas ekonomi nasional secara keseluruhan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu panik. “Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat dan kami berharap masyarakat tidak perlu panik,” ujarnya. Pemerintah menjamin ketersediaan stok BBM aman dan tidak ada penyesuaian harga untuk sementara waktu. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia juga menyatakan pasokan bensin, solar, dan LPG dalam kondisi terkendali.
Langkah Penghematan Energi Nasional Mulai 1 April 2026
Meski harga BBM ditahan, pemerintah menyadari ruang fiskal terbatas. Mulai 1 April 2026, diberlakukan serangkaian kebijakan penghematan energi nasional yang akan dievaluasi setiap dua bulan.
Kebijakan tersebut meliputi:
- Work from Home (WFH) satu hari seminggu (hari Jumat) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintah pusat dan daerah.
- Pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga maksimal 50% (kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik), disertai dorongan penggunaan transportasi umum.
- Pemangkasan perjalanan dinas dalam negeri hingga 50% dan perjalanan dinas luar negeri hingga 70%.
- Perluasan cakupan, durasi, serta wilayah Car Free Day di berbagai daerah.
- Anjuran WFH bagi karyawan sektor swasta.
Pemerintah memperkirakan langkah-langkah ini dapat menghemat Rp6,2 triliun dari APBN dan Rp59 triliun dari pengeluaran BBM masyarakat. Selain itu, dilakukan peninjauan dan realokasi anggaran kementerian/lembaga dengan potensi penghematan antara Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun. Ada pula pembahasan pemangkasan program prioritas, termasuk pengurangan hari pelaksanaan program makan bergizi gratis.
Pembatasan Pembelian BBM di SPBU
Untuk mencegah penyalahgunaan subsidi, pemerintah memberlakukan skema “pembelian BBM secara wajar” dengan batas volume harian. Setiap transaksi di SPBU wajib mencatat nomor polisi kendaraan, dan kelebihan kuota tidak akan mendapat subsidi atau kompensasi dari pemerintah.
Batasan untuk Solar:
- Kendaraan pribadi roda empat: maksimal 50 liter per hari
- Angkutan umum roda empat: maksimal 80 liter per hari
- Angkutan umum roda enam atau lebih: maksimal 200 liter per hari
- Kendaraan pelayanan umum (ambulans, jenazah, pemadam kebakaran, pengangkut sampah): maksimal 50 liter per hari
Untuk Pertalite (BBM subsidi): maksimal 50 liter per hari untuk kendaraan roda empat pribadi maupun umum, serta kendaraan pelayanan umum.
Prediksi Ekonom: Hanya Bertahan Jangka Pendek
Para ekonom menilai kebijakan menahan harga BBM ini memang diperlukan untuk meredam gejolak sosial dan inflasi, mengingat kenaikan harga BBM dapat memicu efek domino terhadap biaya transportasi, logistik, dan harga kebutuhan pokok, terutama yang membebani masyarakat bawah.
Namun, kemampuan APBN untuk menahan tekanan ini dinilai sangat terbatas. Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, menyatakan: “Secara realistis, kemampuan menahan ini terbatas, kemungkinan hanya dalam hitungan beberapa bulan, bukan tahun. Jika tekanan eksternal tidak mereda, biaya yang harus ditanggung akan semakin mahal.”
Menurut Ronny, ruang fiskal Indonesia cukup kuat untuk jangka pendek, tetapi tidak untuk strategi jangka panjang.
Sementara itu, Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, memperkirakan APBN hanya sanggup menahan tekanan dalam beberapa minggu ke depan. Ia juga mengingatkan bahwa subsidi BBM saat ini banyak dinikmati kelompok menengah atas, sehingga jika harga akhirnya naik, masyarakat bawah tetap berisiko tertekan. Anthony Budiawan dari PEPS bahkan memprediksi penyesuaian harga BBM bisa terjadi dalam hitungan minggu, karena Pertamina akan mengalami kerugian jika terus menahan harga nonsubsidi setelah stok lama habis.
Pemerintah mengakui tekanan subsidi energi bisa mencapai Rp90–100 triliun untuk solar dan LPG 3 kg, meski masih dalam batas aman. Defisit APBN berpotensi melebar dari target 2,68% menjadi hingga 2,9% dari PDB, dengan saldo anggaran lebih (SAL) Rp420 triliun sebagai bantalan sementara.
Pada akhirnya, jika konflik di Timur Tengah berlarut-larut dan harga minyak dunia tetap tinggi dalam 6–12 bulan ke depan, pemerintah kemungkinan besar harus menaikkan harga BBM secara bertahap, disertai bantalan sosial bagi kelompok rentan. Untuk saat ini, kombinasi penahanan harga, penghematan energi, dan pembatasan konsumsi menjadi pilihan utama untuk meredam dampak langsung dari krisis energi global yang dipicu perang di Timur Tengah.