GELORA.CO - Serangkaian teror dialami Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), Tiyo Ardianto, setelah menyampaikan kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Teror yang dialami Tiyo bermula dari pesan singkat WhatsApp dari nomor tak dikenal yang terdeteksi berasal dari Inggris Raya. Pengirim pesan menuduh Tiyo sebagai agen asing dan mengirimkan ancaman penculikan.
Pesan tersebut berbunyi, “Hai agen asing, jangan macam-macam. Cari nama dengan narasi sampah,” disertai ancaman lainnya.
Pada Kamis, 12 Februari 2026, Tiyo mengungkapkan bahwa dirinya sempat dikuntit oleh dua orang tak dikenal saat berada di sebuah kedai. Ia juga melaporkan adanya penguntitan dan pemotretan oleh dua orang berbadan tegap pada 9–11 Februari 2026.
Teror tersebut terjadi setelah Tiyo vokal menyuarakan kasus bunuh diri seorang anak di Nusa Tenggara Timur (NTT) serta mengkritik program MBG. Tidak hanya dirinya, teror juga menyasar ibunya.
Selain itu, ia mengaku difitnah dengan tuduhan asusila hingga korupsi dana kemahasiswaan. Teror terbaru yang beredar disebut berkaitan dengan isu lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).
“Rezim hari ini memang kita kenal sebagai rezim yang pengecut, sejak awal bahkan sebelum rezim ini berdiri. Kita lihat bahwa untuk menang saja mereka harus mengakali konstitusi. Itu adalah pengecut pertama dari rezim Prabowo-Gibran,” kata Tiyo Ardianto, dikutip dari YouTube Kaukus Indonesia Kebebasan Akademik (KIKA), Kamis, 18 Februari 2026.
Tiyo menegaskan, sikap pengecut tersebut berlanjut kepada pihak-pihak yang bersikap kritis terhadap pemerintah.
“Apabila pemimpin ini punya sikap kesatria dan negarawan, terhadap seluruh kritik—apa pun diksi dan ekspresinya—bisa terbuka. Sejatinya, yang mengkritik motivasinya hanya satu, yakni kepedulian pada bangsa agar tidak hancur oleh tata kelola,” ujarnya.
Menurutnya, surat terbuka yang dikirimkan kepada United Nations Children’s Fund (UNICEF) merupakan bentuk kritik terhadap prioritas kebijakan yang dinilai melenceng dalam pelaksanaan program MBG.
Tiyo menyebut MBG tidak bergizi dan tidak gratis, bahkan menuding program tersebut berpotensi menjadi lahan korupsi.
“BEM UGM menyampaikan surat kepada UNICEF sebagai bagian dari kritik, karena prioritas yang luar biasa keliru. Ketika masalah kebangsaan kita adalah kebodohan dan minimnya akses pendidikan, justru solusinya direduksi dengan MBG,” katanya.
Ia menambahkan, kritik BEM UGM menguat setelah tragedi seorang siswa sekolah dasar di NTT yang bunuh diri karena diduga tidak mampu membeli pulpen dan buku sekolah seharga kurang dari Rp10 ribu.
“Luar biasa kontras dan tragis. Saat pemerintah menggelontorkan dana besar untuk MBG hingga Rp1,2 triliun per hari, dengan dugaan pengurangan anggaran pendidikan Rp223 triliun, dan pada saat yang sama juga menyumbang BOP Rp167 triliun yang dinilai tidak mungkin memerdekakan Palestina,” katanya.***