GELORA.CO - Polemik antara Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak dan tokoh senior PP Muhammadiyah Buya Anwar Abbas menjadi sorotan publik setelah muncul desakan agar Dahnil dicopot dari jabatannya.
Kontroversi ini bermula dari respons Dahnil terhadap kritik Buya Anwar Abbas terkait pengelolaan layanan haji, khususnya soal katering dan penunjukan perusahaan penyedia layanan bagi jamaah Indonesia.
Aktivis Muhammadiyah Jakarta, Farid Idris, secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan pencopotan Dahnil karena dinilai menyindir sesepuh Muhammadiyah dengan kata-kata kasar.
“Pemerintah harus tegas. Pejabat publik tidak boleh menggunakan bahasa pasar, apalagi bahasa kasar, untuk menjawab kritik. Dahnil telah merendahkan marwah organisasi dan merusak citra pemerintah. Presiden Prabowo perlu mempertimbangkan pencopotan Dahnil dari posisi Wakil Menteri Haji dan Umrah,” ujar Farid dikutip media belum lama ini.
Desakan tersebut muncul setelah video dan kutipan pernyataan Dahnil beredar luas di media sosial. Dalam konteks menanggapi komentar Buya Anwar Abbas terkait sektor katering haji, Dahnil disebut melontarkan kata “cangkem,” yang dinilai tidak pantas oleh sejumlah pihak.
Konflik berawal ketika Anwar Abbas mengingatkan pemerintah agar tidak menyerahkan pelayanan ratusan ribu jamaah haji hanya kepada dua perusahaan. Ia menilai evaluasi menyeluruh diperlukan agar layanan lebih transparan dan profesional serta tidak tersandera kepentingan tertentu.
Namun, tanggapan Dahnil justru memicu kritik. Dalam sebuah forum, ia menyebut pernyataan Anwar dengan sebutan “cangkemnya” dan menilai kiai sepuh itu tidak memahami persoalan haji.
Kritik terhadap Dahnil juga datang dari kalangan ulama dan akademisi. Mantan Wakil Sekjen MUI, Kiai Ikhsan, menilai pejabat publik seharusnya memilih diksi yang tidak menyakiti dan memberi harapan kepada masyarakat.
“Masyarakat, pejabat, dan publik figur saat ini perlu mencontoh teladan dari ulama,” tuturnya, dikutip Inilah.com.
Sementara itu, kritik awal Buya Anwar Abbas sendiri berkaitan dengan kebijakan penunjukan dua syarikah untuk menangani sekitar ratusan ribu jamaah haji Indonesia, yang sebelumnya melibatkan lebih banyak perusahaan.
Ia menilai keterlibatan lebih luas penting guna menghindari kegagalan sistemik dan menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggara ibadah.
Farid menambahkan bahwa publik Muhammadiyah memiliki sensitivitas tinggi terhadap penggunaan jabatan publik untuk kepentingan personal maupun politik. Menurutnya, pilihan kata Dahnil menunjukkan arogansi dan ketidakmatangan emosional dalam merespons kritik.
Hingga polemik ini bergulir, belum ada pernyataan resmi dari Dahnil terkait tuntutan pencopotan tersebut. Kontroversi ini sekaligus memperlihatkan meningkatnya perhatian publik terhadap tata kelola haji serta pentingnya etika komunikasi pejabat negara ketika menghadapi kritik dari tokoh masyarakat.*