GELORA.CO - Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden Soeharto karena luka sejarah masa lalu, menuai beragam tanggapan.
Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Nusantara Parameter Indeks (NPI), Murmahudi, yang menilai pernyataan itu justru berpotensi membuka kotak pandora dendam politik lama.
“Kalau setiap luka masa lalu dijadikan ukuran, nanti sejarah kita isinya cuma duka, bukan pelajaran. Republik ini dibangun dari rekonsiliasi, bukan dari buku harian masa lalu yang terus dibuka-buka setiap generasi.” ujar Murmahudi dengan nada satire, Sabtu, 8 November 2025.
Murmahudi menilai, alasan Megawati soal sulitnya pemakaman sang ayah di era Soeharto memang menyentuh secara pribadi, tapi kurang tepat jika dijadikan dasar menolak pengakuan terhadap jasa kepemimpinan nasional.
“Kalau begitu logikanya, banyak keluarga korban politik lain juga boleh menolak tokoh-tokoh tertentu. Negara ini bisa bubar kalau semua merasa paling terluka,” ujarnya.
Menurut Murmahudi, jasa Soeharto tidak bisa dihapus hanya karena catatan kelam politiknya.
“Apapun pandangannya, beliau memimpin Indonesia lebih dari tiga dekade, membangun infrastruktur, stabilitas, dan ekonomi nasional. Tidak semua sejarah itu putih, tapi bukan berarti semua yang kelam jadi hitam pekat,” katanya.
Ia juga menyoroti risiko pernyataan Megawati yang bisa memperpanjang dendam antar kelompok.
“Kalau dendam diwariskan, nanti generasi muda belajar politik bukan dari ide, tapi dari iri dan luka. Lalu apa bedanya dengan feudalisme keluarga bangsawan yang dulu kita lawan bersama?” ucapnya.
Murmahudi menegaskan seharusnya menjadi laboratorium rekonsiliasi, bukan tempat penyimpanan arsip dendam.
“Semua partai teriak soal perdamaian dan kebersamaan. Tapi kalau yang disiram air damai justru tumbuhnya pohon dendam, ya jangan salahkan rakyat kalau mulai lelah dengan politik ingatan yang selektif,” pungkasnya.
Sumber: harianterbit