GELORA.CO - Polemik Bandara IMIP di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng), masih bergulir. Terbaru, Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menetapkan bandara milik korporasi PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) itu berstatus bandara internasional.
Menhub Dudy menetapkan tiga bandara untuk menyandang status internasional. Hal itu merujuk Pasal 249 dan 256 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan serta untuk mendukung kegiatan perekonomian nasional dan investasi tentang penggunaan bandara yang dapat melayani penerbangan langsung ke luar negeri.
Penetapan itu berdasarkan Keputusan Menhub RI Nomor KM 38 Tahun 2005 tentang Penggunaan Bandara yang Dapat Melayani Penerbangan Langsung dari dan/atau ke Luar Negeri. Aturan tersebut diteken Menhub Dudy di Jakarta pada 8 Agustus 2025. Sehingga ketiga bandara itu bisa melayani penerbangan langsung ke luar negeri.
"Menetapkan beberapa bandar udara khusus yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara, sebagai berikut: 1. Bandara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, 2. Bandara Khusus Weda Bay, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, 3. Bandara IMIP, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah," demikian isi Kepmenhub dikutip Republika.co.id di Jakarta, Kamis (27/11/2025).
Merujuk aturan tersebut, dengan bisa melayani rute ke luar negeri, tiga bandara itu memiliki layanan berbeda dengan bandara yang melayani rute nasional. "Pada DIKTUM pertama, diperuntukkan bagi kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal atau angkutan udara bukan niaga dalam rangka: 1. Medical evacuation, 2. Penanganan bencana, dan/atau, 3. Pengangkutan penumpang dan kargo untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya," demikian bunyi kedua Kepmenhub tersebut.
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa berencana menelusuri koordinasi Bea dan Cukai bersama PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) terkait pengelolaan Bandara IMIP di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Langkah itu merespons sorotan publik agar pengawasan negara di pintu masuk kawasan strategis itu tidak longgar.
"Kelihatannya seperti apa si ke depannya, harusnya ada atau nggak? Kelihatannya itu dapat izin khusus waktu itu dulu. Anda musti tanya ke siapa ya? bukan ke kita," katanya kepada wartawan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025) sore WIB.
Purbaya mengingat, bandara tersebut pernah mengantongi izin khusus, tetapi ia menilai perlu dicek lagi ihwal relasi kerja antarotoritasnya. Dia menegaskan, kepastian koordinasi penting sebelum negara menambah personel di lapangan.
Jika dari pembahasan lintas kementerian, termasuk Kementerian Perhubungan (Kemenhub) maupun Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), muncul kebutuhan penempatan petugas Ditjen Bea Cukai (DJBC), Purbaya siap mengirimkan petugas. Namun, ia masih menunggu kejelasan status bandara dan skema pengawasannya agar penempatan petugas tidak sekadar reaktif.
"Kalau mau dikasih, ya kami siap ya, orang Bea Cukai banyak kok. Orang imigrasi juga katanya ditelpon mau. Jadi, pada dasarnya seperti itu, begitu ditugaskan, kami kirim orang ke sana," ucap Purbaya.
Pada Rabu (19/11/2025) dan Kamis (20/11/2025), Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, serta Wamenhub Suntana, menyaksikan Latihan Komando Gabungan (Kogab) TNI di Bandara IMIP, Morowali. Sjafrie menekankan, negara tidak akan berhenti menindak kegiatan ilegal yang merugikan kekayaan nasional, seperti yang terjadi pada kasus pertambangan ilegal di Morowali.
"Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari mana pun asalnya," ucap Safrie menyiratkan untuk mengontrol lalu lintas penumpang barang dan penumpang di Bandara IMIP, yang untuk pertama kalinya dijadikan lokasi latihan militer.
Selama ini, kegiatan itu bisa berlangsung bebas karena Bea Cukai maupun Imigrai tidak bisa masuk kawasan Bandara IMIP. Setelah berlangsung latihan TNI, Sjafrie berjanji akan melaporkan semua temuan dan evaluasi kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Latihan skala besar melibatkan 26.998 personel TNI lintas matra yang menjadi cerminan kemampuan TNI dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman, termasuk potensi gangguan terhadap pengelolaan sumber daya alam (SDA) nasional. Penggunaan kekuatan darat, laut, dan udara dalam satu rangkaian operasi menunjukkan tingkat interoperabilitas yang semakin maju dan terukur.