GELORA.CO - Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mendesak bandara di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang diduga beroperasi tanpa perangkat negara diusut tuntas.
Hasanuddin mendesak semua pejabat yang diduga membiarkan bandara IMIP beroperasi tanpa pengawasan negara diusut dan ditindak tegas.
Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan, dugaan operasional bandara tanpa pengawasan Bea Cukai dan Imigrasi adalah persoalan serius.
Selain melanggar hukum, operasional bandara seperti demikian dinilai mengancam keamanan dan kedaulatan negara.
“Jika benar bandara tersebut sudah beroperasi bertahun-tahun tanpa pengawasan Bea Cukai dan Imigrasi, bahkan berpotensi melanggar aturan penerbangan, ini persoalan besar. Negara tidak boleh kecolongan seperti ini,” kata Hasanuddin dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas TV, Rabu (26/11/2025).
Hasanuddin menegaskan, setiap fasilitas bandara, termasuk bandara khusus milik swasta, wajib mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, serta seluruh regulasi keamanan dan pengawasan negara.
Ia menegaskan pengawasan dari Bea CukaI, Imigrasi, dan otoritas penerbangan di bandara milik perusahaan adalah kewajiban sesuai hukum.
“Setiap pergerakan manusia dan barang lewat udara harus tercatat, diawasi, dan dikendalikan negara. Kalau tidak, ini membuka celah masuknya berbagai ancaman penyelundupan, lalu lintas orang tanpa kontrol, sampai potensi ancaman keamanan nasional,” kata Hasanuddin.
Bandara milik PT IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah, menuai sorotan usai disebut Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin tidak dilengkapi perangkat negara.
"Ini merupakan hal yang anomali, di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas nasional," kata Sjafrie di Morowali, Kamis (20/11/2025).