GELORA.CO -Pasca aksi unjuk rasa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada 25 dan 28 Agustus 2025, muncul gelombang kerusuhan di sejumlah kota di Indonesia.
Pengamat hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 (UTA '45) Jakarta, Rudyono Darsono mengatakan, unjuk rasa awalnya memprotes gaji dan tunjangan DPR yang naiknya gila-gilaan.
"Akar permasalahan itu sebenarnya ada pada masalah kemiskinan dan pembodohan. Serta, mahalnya biaya hidup, yang kebijakannya diambil oleh elite politik," kata Rudy melalui keterangan elektroniknya di Jakarta, Sabtu 30 Agustus 2025.
Menurut Rudy, DPR dalam menjalankan tugas serta kewajibannya tidak berpihak kepada kepentingan mensejahterakan rakyat.
Rudy melihat rakyat marah akibat tunjangan anggota DPR dan komentar arogan serta gaya hidup pesta pora yang dipertontonkan secara terbuka oleh anggota DPR.
"Padahal rakyat hidup dalam kesengsaraan. Inilah yang menjadi pemicu kemarahan dan kebencian rakyat," kata Rudy.
DPR dalam hal ini para pimpinan partai politik, kata Rudy, harus benar-benar berubah total dalam sikap dan perilaku politiknya yang dianggap sangat elitis.
"Mereka juga harus benar-benar memperhitungkan kepentingan rakyat dan menjadi pengawas eksekutif dan yudikatif, serta membuat perundang-undangan yang berpedoman kepada ideologi Pancasila yang berkeadilan sesuai fungsinya sebagai legislatif," kata Rudy.
"Bukan justru mencari muka dan bersikap selalu membela eksekutif dan yudikatif karena adanya kepentingan pribadi dan kelompoknya," sambungnya.
Diketahui, Anggota Komisi I DPR Ahmad Sahroni menjadi salah satu politikus Senayan yang disorot publik akibat pernyataannya beberapa waktu belakangan.
Salah satunya saat Sahroni menuturkan bahwa desakan untuk membubarkan DPR adalah sikap yang keliru. Ia bahkan ia menyebut pandangan ini sebagai mental orang tolol.
"Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita," ujar Sahroni saat melakukan kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat 22 Agustus 2025.
Sumber: RMOL