Keduanya adalah Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.
Pertemuan itu berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/3/2024).
Sejumlah pihak menduga pemanggilan itu adalah upaya Jokowi menghambat penggunaan hak angket kecurangan pemilu di DPR, dimana PKB berencana mengajukannya.
Menanggapi hal itu Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi angkat bicara.
“Begini, negara kita memang memerlukan persatuan nasional untuk menjadi negara maju,” ujar Budi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024).
“Jadi, upaya apapun untuk membangun persatuan Indonesia, persatuan masyarakat kita, kita dukung penuh,” kata dia.
Namun, ia tak menjawab secara pasti ketika awak media menanyakan apakah pertemuan itu untuk menghambat dorongan penggunaan hak angket DPR RI.
Sebab, lima anggota dewan Fraksi PKB mulai menandatangani usulan hak angket agar bisa dibawa ke rapat paripurna DPR RI.
“Kamu nanya, kamu sudah tahu jawabannya, sudah begitu saja lah,” kata dia.
Ia juga mempertanyakan sikap sejumlah partai politik (parpol) yang tetap ingin mendorong penggunaan hak angket.
Sebab, Budi mengaku sudah mendapatkan informasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bahwa mayoritas pelanggaran terjadi di Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 bukan pemilihan presiden (pilpres).
“Saya sudah berdiskusi dengan bawaslu ada 270 temuan kecurangan. Saya tanya, yang paling banyak mana, mereka bilang pemilu legislatif,” ucap dia.
Sebelumnya Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda tidak melihat pemanggilan dua menteri PKB ke Istana bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai tanda menggoda PKB agar tidak menggulirkan hak angket dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Diketahui, dua menteri PKB dipanggil Jokowi pada Senin, 18 Maret 2024. Keduanya adalah Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar.
"Kalau konteksnya menggoda, saya kira enggak ya, karena hak angket terus bergulir," kata Syaiful Huda ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Dia menjelaskan bahwa pertemuan dua menteri PKB dengan Presiden Jokowi adalah peristiwa yang terpisah dengan rencana PKB menggulirkan hak angket di DPR.
Menurut Huda, kedua kader PKB yang menjadi menteri itu bertemu Presiden untuk membahas dan melaporkan bahwa keduanya kemungkinan menjadi anggota DPR periode 2024-2029.
"Karena memang mereka anggota kabinet aktif hari ini dan setahu saya beliau melaporkan terkait satu hal saja bahwa ketika mau pileg, mereka minta izin untuk kompetisi di dapil (daerah pemilihan) masing-masing. Pak Halim di dapil Jabar 7, Mbak Ida di Jakarta DKI 1, itu saja sih. Terus beliau berdua melaporkan (ke Presiden) bahwa terpilih, gitu," ujarnya.
Dengan demikian, Huda mengatakan, baik Abdul Halim maupun Ida Fauziyah melapor kepada Presiden tentang kemungkinan dilantik sebagai anggota DPR RI sebelum kabinet pemerintahan selesai.
Terkait wacana hak angket, menurut Huda, PKB terus berjalan komunikasi dengan dua fraksi partai politik pengusung calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yakni Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
"Tapi sekali lagi kan kira-kira hak angket kan tidak cukup 25 orang plus dua fraksi, karena pasca itu harus dibawa di dalam rapat paripurna yang harus dihadiri setengahnya itu. Berarti 288 (kursi)," kata Ketua Komisi X DPR ini.
"Nah, pada konteks ini menjadi sangat penting betul komunikasi politik kita dengan fraksi PDI Perjuangan sebagai fraksi terbesar sekaligus sebagai ketua dewan, Mbak Puan, karena dikumpulin suara fraksi PKB, sorry, kursi fraksi PKB, fraksi Nasdem, fraksi PKS enggak cukup 288, hanya 167," ujarnya lagi.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi memanggil dua menteri asal PKB, yaitu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah serta Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/3/2024).
Pertemuan kedua menteri ini diyakini bagian dari upaya diplomasi politik Jokowi, di tengah keinginan PKB menggulirkan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan pemilu di DPR.
Pertemuan ketiganya berlangsung selama satu setengah jam. Usai pertemuan, Abdul Halim menyatakan bahwa tidak ada pembahasan terkait rencana hak angket pemilu.
"Enggak bahas itu (hak angket) sama sekali. Enggak ada pembahasan hak angket. Karena beliau (Presiden Jokowi) tahu, kami menghadap ini sebagai menteri," kata Abdul Halim.
Diketahui, Fraksi PKB telah mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Bahkan, Ketua DPP PKB Daniel Johan menyebut, sejauh ini sudah ada lima anggota Fraksi PKB yang telah menandatangani persetujuan untuk mendorong hak angket dibawa ke rapat paripurna DPR RI.
Sumber: wartakota