PDIP Banyak Dizalimi, Ribka Tjiptaning Minta Kader 'Banteng' Melawan

PDIP Banyak Dizalimi, Ribka Tjiptaning Minta Kader 'Banteng' Melawan

Gelora News
facebook twitter whatsapp


GELORA.CO - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning meminta kepada semua kader partai Banteng untuk melawan kecurangan dan intimidasi yang dilakukan sejumlah oknum jelang Pemilu 2024.

Ribka membeberkan kecurangan dan bentuk intimidasi yang dirasakan PDIP terjadi di wilayah Jawa Timur dan Tangerang.

"Para caleg-caleg provinsi di Jawa Timur, tanya Mbak Yayuk (Ketua DPP Bidang Kesehatan, Perempuan, dan Anak PDIP Sri Rahayu), sudah didatengi para polisi ya," kata Ribka saat mengisi dialog diskusi publik, dengan tema 'Perempuan Jaga Demokrasi: Ibu (kembali) Bersuara Tegakkan Demokrasi' di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/12).

Sementara kecurangan di Tangerang yaitu dalam bentuk penurunan baliho milik PDIP oleh aparat kepolisian.

"Di daerah Tangerang, anak saya kebetulan caleg. Masak disuruh turunin baliho PDI Perjuangan aja, partai lain tidak. Saya bilang pasang lagi kalau perlu saya tangani polisi itu," ujarnya.

Ribka menegaskan bahwa para kader banteng harus siap melawan dengan segala bentuk intimidasi dari oknum aparat. Bahkan Ribka mengaku akan turun tangan memimpin perlawanan terhadap intimidasi ini.

"Gue yang tanganin di situ langsung. Saya tunggu dipasang, kalau lu enggak pasang lagi lu ribut ama gua," ujar Ribka yang disambut riuh tepuk tangan kader.

Ribka mengatakan bahwa demokrasi yang berjalan saat ini merupakan hasil perjuangan para pendahulu.

Ribka pun mengenang sejumlah peristiwa besar akan lahirnya demokrasi Indonesia, salah satunya peristiwa 27 Juli 1996 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kudatuli.

Sebagai informasi, peristiwa tersebut merupakan momen penting terbentuknya PDIP yang menjadi simbol perlawanan terhadap rezim Orde Baru.

"Gara-gara 27 Juli, 27 Juli itu cikal bakal demokrasi," ujar Ribka.

Menurut Ribka, jika Kudatuli tak terjadi, maka tidak akan ada Reformasi dan demokrasi tak seperti yang dirasakan sekarang ini.

Dengan kata lain, maka kekuasaan tertinggi seperti presiden hanya akan berkutat pada lingkaran kolega penguasa, bukan rakyat.

"Kalau ga ada Reformasi ga ada anak buruh jadi Bupati, anak petani jadi gubernur, Tukang kayu jadi presiden yaitu Jokowi," tukas Ribka.

Sumber: inilah.