GELORA.CO - Pergerakan uang atau transaksi mencurigakan senilai Rp 300 triliun di Kementerian Keuangan, sebagaimana diungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, dinilai sebagai kegagalan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Direktur Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf, salah satu yang mengkritisi Kemenkeu usai mencuatnya transaksi keuangan mencurigakan. Sebabnya, lembaga yang mengelola keuangan negara ini pernah mendapat Anugerah Revolusi Mental tahun 2019.
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) memberikan anugerah tersebut kepada Kemenkeu, salah satu alasannya adalah karena dianggap berprestasi melakukan gerakan perubahan birokrasi.
“Ini bukti bahwa pengawasan internal birokrasi gagal. Lebih jauh lagi reformasi mental hanya omong kosong saja,” ujar Gde Siriana kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (10/3).
Ia mengetahui, nilai transaksi mencurigakan yang cukup besar di Kemenkeu itu paling banyak bersumber dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai.
Salah satu contohnya, disebutkan Gde Siriana adalah harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo sebagai salah satu yang ganjil, karena di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negaranya (LHKPN), nilai kekayaan pejabat Kemenkeu ini naik hingga Rp 10 miliar pada periode 2013 hingga 2014 dan 2019 sampai 2020.
“Pertanyaan besarnya, mengapa mega skandal itu tidak terendus oleh SMI (Sri Mulyani Indrawati) dan sistem pengawasan internal Kemenkeu,” tuturnya.
Maka dari itu, Gde Siriana mendorong agar Sri Mulyani diperiksa oleh aparat penegak hukum terkait skandal transaksi janggal Kemenkeu senilai Rp 300 triliun.
“Kan SMI selama ini diam, adem ayem saja soal anak buahnya ada yang korupsi. Ini bukti bahwa pengawasan internal birokrasi gagal. Lebih jauh lagi reformasi mental hanya omong kosong saja,” demikian Gde Siriana menambahkan.
Sumber: rmol