GELORA.CO - Direktur HRS Center Abdul Chair Ramadhan menilai vonis empat tahun penjara terhadap Habib Rizieq Shihab (HRS) selaku terdakwa kasus pemberitahuan bohong terkait hasil swab test di RS Ummi Bogor, merupakan putusan yang janggal.
Menurutnya, vonis tersebut kental muatan politik ketimbang pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim).
"Vonis tersebut makin memperteguh keyakinan publik bahwa Habib Rizieq Shihab memang harus masuk bui sampai melewati pilpres dan pileg," kata Abdul Chair melalui layanan pesan, Kamis (24/6).
Sebab, Sekretaris Jenderal Asosiasi Ahli Hukum Pidana itu beralasan, hakim tidak mau melihat fakta persidangan ketika jaksa belum bisa membuktikan keonaran akibat informasi seputar hasil tes usap HRS, seperti tuntutan yang dilayangkan.
"Kegaduhan di media sosial seperti YouTube tidak dapat disamakan dengan keonaran di alam nyata," beber Abdul Chair.
Majelis Hakim PN Jaktim menjatuhkan vonis hukuman 4 tahun penjara terhadap Habib Rizieq Shihab selaku terdakwa berita bohong yang menyebabkan keonaran.
"Terdakwa telah secara sah dan dengan sengaja menimbulkan keonaran di kalangan rakyat sebagaimana dalam dakwaan primer," kata Hakim Khadwanto saat membacakan putusan di PN Jakarta Timur, Kamis (24/6).
Habib Rizieq dinyatakan terbukti bersalah dan secara sah melanggar Pasal 14 Ayat (1) subsider Pasal 14 Ayat (2) subsider Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. []