Oleh:Matrohupi, SAg
PELAKSANAAN Musyawarah Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dilaksanakan secara serempak, khususnya di Provinsi Lampung, menyisakan banyak luka dan catatan miring tentang kebijakan dan keputusan DPP PKB.
Keputusan DPP PKB yang mengganti pengurus DPC PKB hampir di seluruh Kabupaten/kota di Lampung tanpa mempertimbngkan proses kaderisasi dan pengabdian kader partai.
Sebagai contoh, Ketua DPC PKB Kabupaten Pringsewu periode 2016-2021, Ustaz Taufiq Hidayat, merupakan santri yang sangat dekat dengan NU Kabupaten Pringsewu.
Dia telah lama mengabdikan diri di Pondok Pesantren Al Mubarok Pekalongan dan mampu mengubah konstelasi politik pada Pileg Serentak Kabupaten Pringsewu 2019.
Kepiawaian sang ustaz muda ini dalam meramu gerakan dalam komunikasi politik dan doa, PKB Pringsewu bisa mendudukkan enam kadernya di DPRD Pringsewu.
Padahal, pada periode kepemimpinan sebelumnya yang diketua oleh Maulana Lahuddin (2009-2014) hanya mampu meraih dua kursi anggota DPRD setempat.
Jumlah kursi yang melonjak 200 persen dibandingkan kursi sebelumnya. Alih-alih mendapatkan reward, Ustadz Taufiq Hidayat justru diganti.
Begitu pula dengan Ketua DPC PKB Tanggamus, Azuwansyah, yang merupakan Kader PMII sekaligus Kader PKB militan, pada periode kepemimpinannya. Azwan selain berhasil dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung periode 2019-2024, ia juga mampu memperoleh tujuh kursi DPRD Tanggamus.
Lagi-lagi, bukannya memberikan reward kepada kader yang berhasil memenangi pileg, justru Azuwansyah kini diganti dengan seorang kader yang baru bergabung di PKB, Irwandi Suralaga (meskipun sosok ini adalah Kader PMII tulen).
Lalu, Bagaimana di Pesawaran?
Kabupaten Pesawaran merupakan Kabupaten yang menjadi primadona, Matrohupi merupakan sosok ketua yang kontroversial.
Dengan segudang karier organisasinya, mantan Ketua DPD KNPI Pesawaran ini sebelum menjadi Ketua DPC PKB Pesawaran periode 2016-2021, pernah menjadi Ketua Garda Bangsa Kabupaten Pesawaran.
Bahkan, sebelum menjadi Ketua Garda Bangsa Pesawaran, Bang Ipi, panggilan akrabnya, pernah menduduki jabatan Sekretaris Umum MPC Pemuda Pancasila selama dua periode. Tepatnya sejak 2008-2014.
Entah karena kelihaianya atau doa para gurunya, Bang Ipi yang saat ini sudah mendirikan Majelis Zikir dan Sholawat Eling, telah mengantarkan Kader PKB Pesawaran pada posisi Wakil Pimpinan DPRD Pesawaran dengan perolehan lima kursi pada Pemilu Legislatif 2019.
Ironisnya, menurut Bang ipi, Hanifah (anggota DPRD Provinsi Lampung) yang menggantikan posisinya sebagai Ketua DPC PKB Pesawaran, merupakan salah satu penyandang dana yang membiayai demontrasi ke DPW PKB pada 2018 lalu, yang meminta DPW untuk memecat Matrohupi sebagai Ketua DPC.
Dan ini diakui oleh Hanifah di hadapan hampir seluruh pengurus PCNU Pesawaran dan Fraksi PKB Pesawaran pada rapat NU dan Fraksi PKB Pesawaran di sekretariat PCNU Pesawaran pada 2020 lalu.
Dari 3 contoh kesalahan DPP dan DPW PKB mengganti Ketua DPC di 3 Kabupaten ini, penulis belum menemukan jawaban yang jelas tentang dasar dan pertimbangan apa keputusan itu diambil. Jika dasarnya AD/ART, maka langkah itu tidak sesuai dengan AD/ART.
Jika keputusan itu sebagai reward, maka alangkah naifnya PKB yang saat ini menjadi Partai pemenang ke-4 Nasional, dan tentu ini menjadi catatan sejarah anak bangsa.
Apakah keputusan ini didasari atas like and dislike?
Entah. Akan tetapi, penulis menilai ada indikasi skenario yang sangat jahat di tubuh PKB khususnya di Lampung untuk mengadu domba kader partai sehingga PKB akan terpuruk.
Atau, mungkin ada upaya untuk mengamankan posisi saat Ketua DPW PKB Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) sedang dirundung masalah.
Sehingga, dia mulai menempatkan orang-orangnya, atau minimal orang yang bisa di atur dalam tubuh PKB dengan tanpa memikirkan dampak yang lebih besar terhadap kejayaan dan kebesaran PKB.
Wallahualam.
(Mantan Ketua DPC PKB Pesawaran)