Listrik Bekasi Padam Lebih Dari 2 Jam, Arief Poyuono: Erick Thohir Harus Pecat Semua Direktur Dan Komisaris PLN
logo

1 November 2020

Listrik Bekasi Padam Lebih Dari 2 Jam, Arief Poyuono: Erick Thohir Harus Pecat Semua Direktur Dan Komisaris PLN

Listrik Bekasi Padam Lebih Dari 2 Jam, Arief Poyuono: Erick Thohir Harus Pecat Semua Direktur Dan Komisaris PLN


GELORA.CO - Pemadaman listrik yang terjadi di Kota Bekasi pada siang ini, Minggu (1/11) tidak hanya menyulut kekesalan warga. Tapi juga mendapat kritik tajam dari Ketua Umum Lembaga Pemantau Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN), Arief Poyuono.

“Listrik di Bekasi Kota sudah mati dari jam 12.00 sampai sekarang (14.40),” ujarnya meluapkan kekesalan pada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu.



Secara khusus Arief Poyuono mengkritik Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai perusahaan plat merah yang memonopoli setrum di negeri ini. Menurutnya, kinerja buruk PLN bisa membuat berbagai program Presiden Joko Widodo dalam memulihkan ekonomi nasional gagal.

Arief Poyuono menjelaskan bahwa di saat pandemi, banyak masyarakat yang menggantungkan aktivitasnya secara virtual. Artinya, mereka membutuhkan pasokan listrik secara stabil agar bisa terus bekerja.

“Dengan matinya listrik PLN, maka akan mempengaruhi BTS provider, internet mati juga. Ini baterei hape juga tinggal 15 persen,” sambungnya.

Secara tegas, Arief Poyuono mendorong Menteri BUMN Erick Thohir untuk segera bersikap. Dia mendesak Erick untuk mencopot semua direktur dan komisaris PLN. Sebab mereka berpotensi membuat sebaran corona semakin tinggi lagi.

“Orang jadinya harus ketemu kan karena listrik mati, internet mati. Artinya berpotensi menambah sebaran corona,” ujar Arief Poyuono yang tinggal di Harapan Indah, Kota Bekasi.

“Menteri Erick harus memecat seluruh jajaran direksi dan komisaris PLN,” sambungnya.

Menurutnya, pemecatan itu penting dilakukan. Khususnya untuk memastikan keinginan Presiden Joko Widodo mendatangkan investor ke dalam negeri benar-benar tercapai.

Ketua umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini menilai UU Ciptaker yang sudah disahkan akan percuma jika infrastruktur utama seperti listrik masih mengalami gangguan.

“Kalau PLN kerja rikiplik gini, mana ada investor mau dateng.  Pemulihan ekonomi bisa gagal, percuma menko perekonomian bekerja keras, tapi tidak disupport listrik,” pungkasnya. (RMOL)