Setahun Jokowi-Maruf, Fahira Idris: Prioritas Belum Jelas
logo

21 Oktober 2020

Setahun Jokowi-Maruf, Fahira Idris: Prioritas Belum Jelas

Setahun Jokowi-Maruf, Fahira Idris: Prioritas Belum Jelas


GELORA.CO - Pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin tepat memasuki satu tahun pada 20 Oktober kemarin. Masih banyak yang harus dibenahi oleh Jokowi-Maruf. Di antaranya soal fokus dan prioritas, terutama dalam mengatasi dampak pandemi.

Bagi Presiden Jokowi, Oktober ini adalah tahun keenam menjalankan Pemerintahan. Sementara bagi Wapres Maruf Amin, merupakan tahun pertamanya sebagai orang nomor dua di Indonesia.



Banyak cobaan mendera dan berbagai gejolak melanda negeri ini dalam satu tahun Jokowi-Maruf. Mulai dari penanggulangan pandemi yang masih butuh usaha ekstra keras untuk mengendalikannya, pengesahan undang-undang yang mendapat penolakan luas dari publik antara lain revisi UU KPK dan terakhir UU Cipta Kerja, potensi kemerosotan ekonomi, hingga penegakan hukum yang terus mendapat sorotan publik.

Menurut anggota DPD RI, Fahira Idris, akibat pandemi Covid-19 di sepanjang 2020 ini seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan yang berat dan kompleks. kKarena pandemi bukan hanya mengarah kepada krisis kesehatan, tetapi mengancam kehidupan ekonomi.

Namun negara yang fokus dan konsisten pada prioritas, serta punya visi jelas dalam menanggulangi Covid-19, berhasil mengendalikan pandemi. Bahkan mampu menata kembali ekonomi masyarakatnya.

“Saya melihat fokus dan prioritas Pemerintah terpecah-pecah selama pandemi ini. Ingin mencari keseimbangan antara menanggulangi pandemi dengan ekonomi. Yang terjadi saat ini malah Covid-19 belum terkendali dan ekonomi belum juga tumbuh positif," ucap Fahira Idris di Jakarta, Rabu (21/10).

Dia menambahkan, "Padahal di banyak negara pemulihan ekonomi bergantung pada seberapa cepat penanganan Covid-19 di negara tersebut. China, Vietnam sudah membuktikannya. Pandemi terkendali, ekonomi mereka mulai tumbuh positif."

Lanjut Fahira, berbagai gejolak yang terjadi di masyarakat, salah satunya akibat pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja juga membuat fokus dan konsentrasi publik terpecah untuk ikut membantu Pemerintah menanggulangi Covid-19.

Masyarakat yang seharusnya banyak berdiam diri di rumah jika tidak ada kepentingan mendesak, terpaksa turun ke jalan dalam jumlah yang besar, untuk menolak pengesahan UU yang memang sejak awal pembahasan mendapat penolakan luas.

Pengesahan UU Cipta Kerja yang terkesan terburu-baru ini dinilai banyak orang sebagai kebijakan Pemerintah yang begitu fokus mengurus masalah regulasi investasi. Padahal yang dibutuhkan saat ini adalah fokus penuh mengendalikan pandemi.

“Dalam situasi krisis akibat pandemi ini tentunya kinerja Pemerintah harus benar-benar fokus dan tepat dalam memilih prioritas. Tidak boleh business as usual atau terjebak dalam pekerjaan rutin," jelas Senator Jakarta ini.

"Pandemi ini harus jadi fokus dan prioritas untuk dituntaskan. Karena hanya dengan begitu ekonomi dan investasi bisa menggeliat lagi,” pungkas Fahira.(RMOL)