GELORA.CO - Pemerintahan Presiden Joko Widodo panik dengan kabar akan pulangnya Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib M. Rizieq Shihab ke Indonesia.
Hal itu disampaikan Direktur HRS Center, Abdul Chair Ramadhan terkait sikap pemerintah yang kontradiksi atas pemulangan Habib Rizieq.
"Pihak pemerintah melalui Jubir Kemlu menyatakan akan mencari tahu, menelusuri lebih lanjut kabar tersebut. Kondisi demikian tentunya menimbulkan kontradiksi. Dipertanyakan, mengapa ketika IB HRS dicegah keluar oleh otoritas Kerajaan Arab Saudi, pihak Kemlu tidak melakukan upaya mencari tahu dan kemudian melakukan pendampingan serta pembantuan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya," ujar Abdul Chair kepada redaksi, Kamis (15/10).
Padahal, selama ini Menteri Luar Negeri, Retno Lestari Priansari Marsudi hanya mengambil sikap tutup mulut. Publik pun hingga saat ini tidak mengetahui apa pembicaraannya dengan Komisi I DPR setahun yang lalu.
Dengan demikian kata Abdul Chair, upaya akan mencari tahu tentang pencabutan larangan exit oleh pihak Kemenlu menunjukkan sikap inkonsistensi dan menunjukkan kepanikan.
"Kepanikan dimaksud merupakan akumulasi perasaan kolektif penguasa dan penerima manfaat kekuasaan. Kepanikan kolektif yang terjadi secara berkelanjutan akan bermuara kepada ketidakseimbangan dan keterpurukan. Rakyat kini sudah semakin cerdas untuk menilai. Terpuruknya elit bukan masalah bagi rakyat. Rakyat mempermasalahkan keterpurukan dan kesulitan hidup sebab banyak kebijakan yang mudharat," terangnya.
"Rakyat menanti kembalinya IB HRS guna perjuangan bersama menyingkirkan berbagai mudharat yang telah menyengsarakan hajat hidup rakyat. Saya yakin, haqul yakin, kepulangan IB HRS adalah siasat Allah Yang Maha Kuat agar rakyat kuat, rakyat berdaulat dan NKRI selamat," pungkas Abdul Chair menambahkan. []