Satgas Nasional Soroti Kehebohan Akibat Kesalahan Baca Data Okupansi RS -->
logo

13 September 2020

Satgas Nasional Soroti Kehebohan Akibat Kesalahan Baca Data Okupansi RS

Satgas Nasional Soroti Kehebohan Akibat Kesalahan Baca Data Okupansi RS

GELORA.CO - Satgas Penanganan COVID-19 menyoroti kehebohan yang terjadi di DKI Jakarta yang berujung pada pernyataan keputusan PSBB total. Kehebohan itu dinilai hanya karena kesalahan membaca data okupansi RS.

Awalnya juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito menjelaskan terkait kondisi okupansi DKI Jakarta yang tidak terdata secara real time. Ini, menurutnya, dikarenakan data yang diinput terkait kondisi ruang isolasi atau ICU di RS rujukan Corona DKI saat ini masih dilakukan secara manual.

"Ruang isolasi atau ICU itu kan pendataannya belum real time, pendataan keterisiannya belum real time, belum interoperabilitas dari data atau sistem tentang keterisian tempat tidur rujukan COVID belum ada. Akibatnya, tidak punya informasi tentang mana yang isi penuh mana yang tidak, berapa yang terisi penuh. Modelnya masih manual, ditanya satu-satu gitu. Meskipun katanya ada sistem rujukan terpadu, kalau tidak diisi setiap saat, kan akhirnya kita nggak punya informasi soal itu," kata Wiku saat dihubungi, Sabtu (12/9/2020).

Wiku juga menyampaikan rujukan RS ke RS yang lainnya juga saat ini belum terdata dengan baik. Data pasien yang dirujuk, kata dia, masih dilakukan secara manual dengan menelepon dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya.

"Sekarang begini, harusnya yang penuh segera bisa merujuk orang yang mau masuk lagi atau dari satu RS itu terjadi perburukan butuh ICU, kan bisa dirujuk ke rumah sakit lain yang ada ICU-nya. Kalau nggak tahu informasi langsung, kan susah, apa mau nanya satu-satu nelepon? Ini Jakarta lho yang kita bicarakan. Kalau daerah lain mungkin kondisinya lain, tapi seharusnya dengan sistem informasi yang ada kan bisa harusnya dilakukan gitu. Kalau nggak ya (akhirnya) manual tiap hari telponin saja satu-satu di kabupaten dan kota tertentu rumah sakit apa," ucap Wiku.

Wiku menyebut kondisi data yang belum terintegrasi inilah yang pada akhirnya berujung pada salah informasi terkait ketersediaan ruangan pada RSUD rujukan Corona di DKI Jakarta.

"Bahkan di dinas kesehatan di level DKI belum siap untuk itu, karena kenyataannya datanya memang menunjukkan masih ada rumah sakit rujukan yang kosong, termasuk Rumah Sakit Atlet. Iya, memang kasus naik, naik kan tidak serta-merta (ICU rumah sakit) penuh. Kalau (ICU) mau menuju penuh, kan (pasien) masih bisa digeser, RS Wisma Atlet kan besar, sudah dijelaskan ada tower-tower-nya. Jadi masih ada ribuan dan keluar-masuk juga. Jadi jangan melihat kayak ada sesuatu yang heboh. Heboh karena nggak ngerti, nggak baca data," ujar Wiku.

Wiku juga menjelaskan kondisi data okupansi ini jugalah yang akhirnya berujung pada pembicaraan terkait PSBB. Padahal, menurutnya, meningkatnya kasus itu lebih karena tidak ada kedisiplinan masyarakat.

"Terus sekarang baru ngomongin urusan PSBB, kasus meningkat, kenapa kasus meningkat? Karena terjadi penularan, maka meningkat. Kenapa penularan meningkat, berarti protokol kesehatan tak dijalankan dengan disiplin oleh masyarakat. Kenapa? Padahal sudah ada aturannya, aturan kalau cuma aturan saja, mau PSBB transisi juga, kalau aturan nggak ditegakkan, ya akan terjadi seperti ini. Terus langsung ngomongin rumah sakit, terus ngomongin kolaps dan seterusnya. Kan seharusnya nggak ada istilah kolaps itu," sebut Wiku.

Wiku pun menuturkan kondisi seperti itulah yang akhirnya juga menciptakan kepanikan. Padahal intinya yang harus dilakukan adalah menegakkan aturan, memonitor, dan kerja sama seluruh pihak untuk menghentikan laju penularan Corona.

"Terus kan jadinya orang panik disebut rem darurat, rem mendadak, ada yang bilang PSBB total, apa punlah. Intinya, aturan yang ada tidak ditegakkan, tidak dimonitor, terlalu lama dibiarkan, dibiarkan oleh siapa? Oleh semuanya, oleh pemdanya, juga oleh masyarakatnya dan para pimpinan kantor, pimpinan industri dan transportasi, dan orang-orang yang ada di kafe. Kalau mereka tegas sesuai aturan 50 persen saja, nggak akan terjadi seperti ini dan menerapkan protokol, dan ini pelajaran berharga untuk semuanya," sebut Wiku.

Wiku pun meminta agar persoalan pendataan ini diperbaiki. Dia pun memastikan kondisi Indonesia pada umumnya membaik.

"Iya, iya, harus diperbaiki. Coba dengarkan press conference saya. Kondisi Indonesia itu dari waktu ke waktu membaik dari sisi kasus aktif, kesembuhan naik, angka kematian turun, kasus aktif turun. Lalu ada daerah-daerah yang buruk ya iya. Jakarta termasuk buruk, tapi jangan samakan seluruh Indonesia dengan DKI," imbuhnya.(dtk)