"Djoko Tjandra ini kan tidak sendirian pastinya. Dia tidak mungkin mengurus hal-hal yang printil-printil, yang kecil-kecil ini sendirian, atau dia hanya mengandalkan dua orang untuk mengurus ini semua, tidak. Ini pasti melibatkan beberapa orang dengan kualifikasi-kualifikasi tertentu. Kalau saya melihatnya ini ada keterlibatan jaringan yang selama ini kita suka dengung-dengung kan. Ini ada mafia hukum," kata Basari dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan jajaran Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM, di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2020).
Basari meminta Ditjen Imigrasi membongkar mafia hukum yang membantu Djoko Tjandra. Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP NasDem itu meyakini Djoko Tjandra tidak berjalan sendirian.
Nah jaringannya ini dong yang harus dibongkar. Jaringan ini bisa saja ada di mana-mana, termasuk juga jaringan ini juga membantu, baik itu keluarnya Djoko Tjandra pada 2009 yang lalu ataupun masuknya lagi ke Indonesia, termasuk juga dalam hal mengurus paspor, itu pasti dibantu," tegasnya.
Djoko Tjandra merupakan terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali yang hingga kini belum bisa dieksekusi ke penjara. Namun, Djoko Tjandra bisa melenggang bebas mendaftarkan peninjauan kembali ke PN Jakarta Selatan, membuat e-KTP hingga paspor.
paspor.
Basari menilai Djoko Tjandra berhasil mengelabui aparat penegak hukum di Tanah Air. Fakta tersebut, sebut dia, merupakan 'tamparan' keras bagi aparat penegak hukum di Indonesia.
"Ini kan tamparan yang keras bagi kita semua. Ini kita semua malu nih. Negara kalah sama seorang buron yang namanya Djoko Tjandra, memalukan sekali," sesal Basari.
"Yang malu tidak hanya aparat penegak hukum, ya, Kejaksaan, Polri, mungkin juga Kemenkum HAM, kami sendiri di Komisi III pun malu, kok bisa-bisanya kita dikerjai oleh seseorang yang namanya Djoko Tjandra ini," imbuhnya.(dtk)