GELORA.CO - Politisi Partai Demokrat Jansen Sitindaon mempertanyakan anggaran kesehatan sebesar 1,53% atau sekitar Rp 75 triliyun yang sudah digelontorkan oleh Kementerian Kesehatan untuk menangani pandemi virus corona Covid-19.
Jansen menyinggung perihal tersebut lantaran Presiden Joko Widodo dalam pidatonya yang baru-baru ini viral di media sosial sempat marah karena anggaran untuk penanganan Covid-19 tak segera turun.
"Pertanyaan kita, kemana uang yang Rp 75 triliyun itu? Hari ini di bawah, rapid test itu sudah dikomersialisasi," kata Jansen ketika diundang dalam acara Kabar Petang edisi Jokowi Marah Ancam Reshuffle yang tayang di kanal YouTube Tv One, Senin (29/6/2020)
Sebelumnya, dalam video pidato presiden yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020), Jokowi menyinggung soal anggaran kesehatan untuk penanganan Covid-19 yang baru turun sebesar 1,53%.
Menyikapi amarah presiden thd anggaran sektor kesehatan baru 1,53% yg keluar dari 75 trilyun.— RKY {RicKY Kurniawan} (@RicKY_KCh) June 29, 2020
Kemana uang 75 trilyun itu? Kenapa Rapid Test dan PCR tidak dgratiskan atau disubsidi oleh pemerintah? pic.twitter.com/pT46mJtgtZ
Presiden Jokowi marah karena anggaran tersebut seharusnya bisa untuk membiayai tunjangan bagi dokter dan tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepan Covid-19 serta kebutuhan lainnya.
Namun, Jansen dan Partai Demokrat justru bertanya-tanya kemana larinya uang sebesar 1,53% atau Rp 75 triliyun yang telah dicairkan oleh Kemenkes RI. Pasalnya, menurut Jansen, rapid test dan tes swab selama ini justru dikenai biaya dan tidak ditanggung oleh negara.
"Itu makanya kami Partai Demokrat mengatakan uang sudah ada, kemudian melakukan relaksasi transportasi syaratnya harus rapid test tiga hari, tes swab tujuh hari. Harganya di bawah itu beragam. Rapid itu ada Rp 200 ribu paling murah, Rp 500 ribu, Rp 700 ribu. Belum lagi soal swab test," terang Jansen.
Ia kemudian mengusulkan agar rapid test dan tes swab digratiskan karena pemerintah ternyata memiliki anggaran untuk itu. Apabila tidak bisa gratis, ia meminta agar paling tidak kedua jenis tes tersebut disubsidi.
"Makanya kami katakan, ya mbok kalau bisa rapid test ini karena sudah dikomersialisasi di bawah sedangkan negara sudah kasih uang, mbok digratiskan lah. Jika pun tidak bisa, ya minimal pemerintah subsidi lah itu," katanya. []