Bahas Kartu Prakerja, Fahri Hamzah: Bikin Pelatihan Online Terus Ngebayar Perusahaan, Itu Kan Ngawur
logo

2 Mei 2020

Bahas Kartu Prakerja, Fahri Hamzah: Bikin Pelatihan Online Terus Ngebayar Perusahaan, Itu Kan Ngawur

Bahas Kartu Prakerja, Fahri Hamzah: Bikin Pelatihan Online Terus Ngebayar Perusahaan, Itu Kan Ngawur

GELORA.CO - Peluncuran Kartu Prakerja di tengah pandemi Virus Corona menuai polemik.

Satu di antara kritikan atas kebijakan tersebut dilontarkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah.

Fahri menyebut, hal aneh karena situasi sedang krisis, banyak pekerja dirumahkan, pemerintah justru membayar perusahaan untuk pelatihan online.

Oleh karena itu, Fahri Hamzah meminta pemerintah mengalokasikan anggaran penanganan Virus Corona atau Covid-19 secara tepat dan mampu menekan penyebaran wabah tersebut.

"Dalam krisis ini ada alokasi anggaran yang tidak tepat, masa ada anggaran kartu prakerja triliun. Lah pekerjaannya lagi tidak ada, kok bikin kartu prakerja," ujar Fahri saat diskusi virtual bertema Wabah Menyebar Indonesia Ambyar?, Jakarta, Rabu (29/4/2020).

"Bikin pelatihan online, terus ngebayar perusahaan, itu kan ngawur sebenarnya," sambung Fahri.

Fahri menyebut, wabah Corona dapat berakhir di Indonesia tertanggung para pemimpin negara dalam mengendalikan dan mengelolanya, seperti halnya membawa mobil.

"Ini kan kayak mobil, yang mutusin kapan berenti, kapan jalan terus, kita yang mutusin siapa duduk di depan, siapa duduk di belakang, dan seterusnya."

"Bisa diatur itu, apalagi dalam keadaan darurat seperti ini," papar Fahri.

Menurut Fahri, anggaran kartu prakerja seharusnya tidak ada dalam kondisi saat ini dan sebaiknya dialokasikan kepada kepala desa, untuk membantu pemerintah pusat memerangi Virus Corona.

"Hey kepala desa, saya tambah uangmu 100 persen dari tahun sebelumnya, saya tambah kewenanganmu, bantu pemerintah pusat untuk karantina, bantu pemerintah pusat untuk melakukan PSBB," tutur Fahri.

Tugas pemerintah pusat, kata Fahri, melakukan pendataan penyebaran virus Covid-19 dan melaksanakan rapid test.

Selain itu juga menyediakan laboratorium yang dapat dimobilisir dengan jumlah sekitar 6 ribu sampai 10 ribu unit.

"Kepala desa ini berkewajiban mengindentifikasi warganya yang terkena, dapat mengambil rapid test di 10 ribu pukesmas yang telah disiapkan di seluruh Indonesia," paparnya.

Setelah itu, kapala desa mengirimkan informasinya ke Kementerian Kesehatan dan pemerintah pusat akhirnya memiliki gambaran pesebaran virus tersebut secara nyata ada di mana saja.

"Kalau di DKI Jakarta karena padetnya, diberlakukan lockdown, ditutup keluar-masuk orang," kata mantan Wakil Ketua DPR itu.

"Jadi kepala desa ini dikasih modal urusin dua hal saja, urusin kesehatan wargamu dan pastikan pasokan bahan makanan selalu ada," sambung Fahri. (*)