GELORA.CO - Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya untuk segera membentuk tim satgas anti money politik guna menelusuri pendanaan calon kepala daerah terutama petahana.
Perintah Sigit ini disampaikan saat acara Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Pemilihan dan Sistem Laporan Gakkumdu Pemilihan 2020 di Aula Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (27/2).
“Mulai dari sekarang bentuk Satgas Anti Money Politik untuk melakukan tracking, kira-kira paslon ini akan mencari sumber dana dari mana. Tracking dari sekarang,” tekan Sigit.
Mantan ajudan Presiden Joko Widodo periode pertama ini menggarisbawahi agar jajarannya melakukan tracking sumber pendanaan bagi calon kepala daerah petahana. Pasalnya, Sigit menjelaskan, peluang calon incumbent untuk memanfaatkan jabatannya dalam mengumpulkan pundi-pundi rupiah sangat besar.
“Makanya saya minta anggota untuk minta awasi itu, sehingga jangan sampai hanya untuk kepentingan pilkada lalu melakukan pelanggaran hukum, itu yang harus kita proses,” ujarnya.
Analis politik Universitas Islam Syech Yusuf Tangerang, Miftahul Adib berpendapat, kebijakan Listyo Sigit rawan dipergunakan seolah mengamankan jalan calon kepala daerah yang identik dengan kepanjangan tangan kekuasaan.
Adib menyebutkan beberapa contoh diantaranya, anak Presiden Jokowi Gibran Rakabuming Raka yang bakal maju di Pilwalkot Solo, Bobby Nasution menantu Jokowi di Pilwalkot Medan dan anak Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Siti Nur Azizah di Pilwalkot Tangsel.
“Jangan nanti Polri disebut pilih kasih oleh publik. Alasannya, kans besar calon kepala daerah yang muncul kan banyak keluarga dari Istana,” kata Adib saat dihubungi, Selasa (10/3).
Menurut Adib, penelusuran pendanaan jika hanya ditekankan kepada petahana dinilai kurang fair, karena seharusnya setiap calon kepala daerah harus diberlakukan hal yang sama. Hal ini penting untuk menjaga marwah pemilu dan juga Polri tetap terjaga.
Kendati demikian, Adib mengapresiasi langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh mantan Kapolda Banten itu.
“Tracking sumber pendanaan bagi calon kepala daerah petahana ya bagus. Ini juga menjadi harapan publik, bahwa pemilu harus berlangsung jujur dan adil tanpa money politik,” pungkas Adib. (rm)