GELORA.CO - Pemerintah terus menggalang dukungan dari berbagai lembaga dan elemen masyarakat. Setelah sukses menggalang koalisi besar dari partai politik, pemerintah juga membidik dukungan dari tokoh dan simpul massa seperti dai dan majelis taklim.
Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin yang juga Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) menghadiri rapat koordinasi dakwah MUI terkait standardisasi dai. KH Ma’ruf menilai dai juga harus menjadi mitra pemerintah.
“Dalam Rapat Koordinasi Dakwah Nasional MUI, di Jakarta, saya menyampaikan perlunya dai agar distandarkan,” kata Wapres, dikutip dari akun resminya di Twitter, Rabu (4/12).
Menurut dia, dua kualifikasi dai yang harus dipenuhi adalah kompetensi dan integritas. “Mengapa dai perlu distandarkan? Karena untuk dai ini diperlukan paling tidak dua hal, pertama kompetensi, kedua integritas,” katanya.
Dia mengatakan, fungsi para dai atau mubalig adalah menjadi pelayan umat. Bagi pemerintah, dai juga harus menjadi mitra pemerintah. Karena itulah MUI dan pemerintah sepakat dengan standardisasi dai.
“Karena, peran dai diharapkan dapat menjadi pelayan umat (khodimul ummah) dan mitra pemerintah (shodiqul hukumah) dalam membangun negara,” katanya.
Selain itu, kata dia, penting juga bagi seorang dai dalam berdakwah tidak boleh bertentangan dengan sesuatu yang sudah disepakati bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di samping penguasaan materi. []