GELORA.CO - Kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo yang hanya akan membebani masyarakat. Pemerintah Daerah pun teriak karena anggaran yang harus disediakan kian membengkak.
Seperti yang dikeluhkan Pemerintah Kabupaten Blora. Snggaran yang disediakan Pemkab untuk menanggung biaya peserta BPJS kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) dipastikan meningkat drastis. Padahal, APBD sudah kadung disepakati.
Dengan naiknya iuran BPJS sebesar 100 persen, maka anggaran yang harus dikeluarkan setiap tahunnya hampir mencapai Rp 28 miliar. Padahal tahun depan, Pemkab hanya mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15 miliar
"Kemarin kita total, kebutuhan kita untuk tahun 2020 sekitar Rp 28 miliar. Padahal saat ini kita hanya anggarkan Rp 15 miliar. Untuk kekurangannya ya itu, pusingnya di situ. Kan naiknya hampir dua kali lipat," ucap Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Lilik Hernanto, kepada Kantor Berita RMOLJateng, Jumat (8/11).
Lilik mengaku, kenaikan iuran BPJS sangat memberatkan keuangan APBD. Apalagi kebijakan ini turun pada saat anggaran sudah selesai dibahas.
"Kita membiayai PBI kelas 3 itu 55 ribu orang. Tinggal dikalikan saja, 55 ribu kali 22 bulan di kali Rp 42 ribu. Jenengan bisa itung sendiri. Jadi memang berat. Apalagi kenaikan tiba-tiba. Seluruh Indonesia tidak tahu. Makanya pusing, padahal anggaran sudah dibahas," keluhnya.
Saat ini, menurut Lilik, solusi yang bisa dilakukan Pemkab hanya meminta bantuan dari Pusat.
"Kita ajukan bantuan ke Propinsi dan Pusat. Mau bagaimana lagi, kita sesuai kemampuan yang ada. Semoga kekurangannya ya bisa dibantu Pusat," harapnya.
"Kita ingin tahu sebenarnya kebutuhan anggarannya berapa. Kami minta Pemkab untuk mendata ulang itu. Jika memang itu kurang apakah akan diajukan lagi di perubahan tahun depan atau bagaimana. Yang pasti kita ingin kepastian. Jangan sampai gara-gara masalah ini, banyak warga yang nggak bisa terjamin kesehatannya," tandas politikus Golkar itu. (Rmol)