GELORA.CO - Pemerintah dinilai tidak mengedepankan skala prioritas dalam mendukung upaya kemajuan toleransi dan penanganan radikalisme. Itu ditunjukkan dengan adanya pelarangan memakai cadar dan celana cingkrang.
Hal itu diungkapkan Direktur Riset Setara Institute, Halili Hasan dalam diskusi publik bertajuk 'Pemajuan Toleransi di Daerah' yang digelar di Ibis Hotel, Jl Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Senin (24/11).
"Bukan soal restriksi pemakaian cadar dan celana cingkrang, agenda paling mendesak yang harus menjadi prioritas adalah bagaimana mempersempit ruang bagi berbagai ekspresi intoleransi," kata Halili.
Selain itu, kata Halili, pemerintah mestinya memperkuat regulasi dan jaminan atas kesetaraan hak dan akses bagi seluruh kelompok warga negara dalam rangka pemajuan toleransi dan penanganan radikalisme.
"Terutama kelompok minoritas," tegasnya.
Halili menambahkan, peran sejumlah aktor lokal dan pembangunan narasi untuk memajukan toleransi dan membangun kerukunan dalam kebinekaan mesti diperkuat.
"Kemudian, membangun basis sosial-kemasyarakatan yang memiliki ketahanan (resilience) untuk membentengi diri dari penyebaran narasi dan gerakan anti kebinekaan, anti demokrasi, dan anti negara Pancasila," demikian Halili. (Rmol)