Prabowo Masih Pas jadi Menko Polhukam, Luhut Bukan Masanya Lagi
logo

21 Oktober 2019

Prabowo Masih Pas jadi Menko Polhukam, Luhut Bukan Masanya Lagi

Prabowo Masih Pas jadi Menko Polhukam, Luhut Bukan Masanya Lagi

GELORA.CO - Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto banyak menuai kritik atas sikap politiknya mendukung Pemerintahan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin. Prabowo dan partainya lebih diinginkan menjadi oposisi, namun sikap Prabowo mengambil jalan yang tidak populis.

Prabowo sudah berkomitmen untuk memperkuat pemerintahan Jokowi dan itu dibuktikan dengan kesiapannya memenuhi panggilan Presiden di Istana sebagai salah satu calon menteri. Prabowo berdiskusi mengenai masalah pertahanan.

Asumsi publik, Prabowo akan menempati pos kementerian pertahanan dari diskusi tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan dia ditempatkan sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam).

Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun mengaku sempat tidak percaya jika Prabowo Subianto bergabung di kabinet Jokowi-Ma’ruf. Terlebih, untuk menangani Kementerian Pertahanan.

“Masa sih Pak Prabowo di Menhan? Mungkin dia di Menko Polhukam ya,” kata Ubedillah saat dihubungi, Senin (21/10.

Dibandingkan Luhut Binsar Panjaitan, Prabowo dinilai masih pas di posisi menko polhukam. Begitu juga dengan Menko Polhukam Wiranto, memang sebaiknya tidak berlanjut di kabinet kedua Jokowi.

Menurut Ubedillah, saat ini bukan lagi masanya Luhut. Sebab, Luhut dianggap sudah terlalu lama berada di pusat kekuasaan. “Sebetulnya Luhut sudah selesai ya, dia tidak lagi menjadi menteri. Dia terlalu lama berada di kisaran kekuasaan, mulai dari orde baru, era Gus Dur hingga sekarang,” katanya.

Dia mengatakan, Luhut dan Wiranto seharusnya sudah selesai. Sebenarnya, Prabowo juga sudah tidak layak menjadi menteri. “Tapi kalau masih menerima, saya agak aneh,” ucapnya.

Dia masih menyayangkan sikap politik Prabowo yang bergabung dengan pemerintah dan tidak lagi menjadi oposisi. Sebagai oposisi, banyak cara lain dalam membantu pemerintah.

“Ya, seukuran itulah Prabowo. Bahwa posisi negarawan itu melekat pada Prabowo, tapi kan menjadi negarawan itu tidak harus menjadi menteri,” katanya.

Karena itu, ia menilai ada sedikit nalar yang harus dikoreksi dari posisi negarawan Prabowo dalam politik nasional dan sikap politiknya menerima tawaran jadi menteri. Padahal, menjadi negarawan yang mengutamakan kepentingan nasional tidak harus menjadi menteri.

“Saya kira Prabowo kurang ada teman diskusi dalam merespons keadaan sekarang. Kalau pun jadi menteri, tidak ada posisi yang pas, kecuali Menko Polhukam atau ketua Dewan Pertimbangan Presiden,” ujarnya.

Meski demikian, ia menilai secara politik hal itu menunjukkan politik hari ini sangat cair, pragmatis dan oligarkis. “Sehingga kita hampir sulit menemukan partai ideologis dan modern,” katanya.

Prabowo menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Senin sore (21/10). Prabowo mendapat tugas untuk membantu Presiden di bidang pertahanan.

“Saya diizinkan menyampaikan (ke wartawan) bahwa saya diminta membantu beliau di bidang pertahanan,” kata Prabowo. [ns]
Loading...
loading...