Relawan ABJ Sulit Menerima Keputusan Jokowi Tunjuk Prabowo Jadi Menteri

Relawan ABJ Sulit Menerima Keputusan Jokowi Tunjuk Prabowo Jadi Menteri

Gelora News
facebook twitter whatsapp

GELORA.CO - Relawan Arus Bawah Jokowi mengaku sudah dapat infomasi lebih dulu terkait bakal ditunjuknya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai menteri bidang pertahanan dalam kabinet Indonesia Kerja periode 2019-2024 pemerintahan Joko Widodo.

Ketua Umum Arus Bawah Jokowi, Michael Umbas, mengatakan wacana itu sudah disampaikan langsung oleh Jokowi kepada pimpinan kelompok relawan pada Minggu (20/10/2019).

"Beliau menyampaikan dengan bahasa halus, kemungkinan Gerindra akan masuk," kata Umbas di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2019).

Umbas mengungkapkan, dalam pertemuan itu raut wajah relawan yang hadir kaget saat mendengar kabar itu.

"Secara psikologis para relawan masih terbawa kerasnya persaingan di pilpres. Agak sulit menerima lawan yang membabi buta di pilpres, kemudian masuk dalam koalisi. Itu yang teman-teman agak sulit menerima," ungkapnya.

Michael menyebut para relawan Jokowi khawatir dengan keberadaan Gerindra di dalam salah satu pengambil kebijakan bisa menjadi masalah untuk pemerintahan Jokowi-Maruf Amin.

"Karena kita juga ingin memastikan Pak Jokowi dalam pemerintahan ke depan tidak terjadi hal-hal dimana ada yang memanfaatkan kekuasaan untuk membajak gitu," tegasnya.

Meski begitu, Relawan ABJ tetap berusaha menghormati keputusan presiden Jokowi mengingat penunjukan kabinet menteri merupakan hak prerogatif presiden sepenuhnya.

"Relawan berprinsip, Pak Jokowi yang menjalani dan lebih paham soal susunan kabinet lima tahun ke depan. Tapi jangan sampai keputusan ini berdampak buruk. Namun memang sebagian besar relawan kecewa dengan keputusan itu," kata dia.

Meski begitu, Relawan ABJ berharap ada satu kesempatan lagi untuk mendengar pertimbangan lengkap dari Jokowi agar bisa menerima keberadaan Gerindra dengan legawa.

"Soalnya kan kalau dia (Prabowo, red) bergabung kemudian mengajukan posisi menteri tersendiri, kan menimbulkan tanda tanya," tutup Umbas. [sc]
BERIKUTNYA
SEBELUMNYA
Ikuti kami di Google Berita