GELORA.CO - Kalangan mahasiswa tidak terima diremehkan politikus Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean terkait aksi unjuk rasa mahasiswa yang menolak beberapa kebijakan pemerintah dan dewan.
"Gerakan sehari saja, besok juga sudah sepi. Mahasiswa era gadget," sindir Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPP itu lewat akun facebooknya, Jumat pagi (20/9).
Ferdinand memang tidak menyebutkan isi statusnya tersebut untuk menyindir atau mengingatkan siapa. Namun, Kamis kemarin (19/9), ribuan mahasiswa menggelar aksi di beberapa daerah, termasuk di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Menteri Koordinator Bidang Sosial dan Politik Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB (KM-ITB) A'lam Hasnan Habib mengatakan, Ferdinand seharusnya mengomentari rekan-rekannya di Parlemen, bukan malah mengomentari pergerakan mahasiswa.
"Saya kira Bang Ferdinand Hutahean lebih perlu berkomentar pada kinerja rekan-rekannya di DPR, dan perlu fokus terhadap nasib rakyat, dari pada memberikan komentar terkait mahasiswa," ungkap A'lam, Jumat (20/9).
A'lam yang ikut aksi kemarin di Gedung DPR juga menyebutkan, Ferdinand merupakan politisi gadget yang hanya bisa nyinyir di sosial media tanpa memiliki solusi untuk permasalahan rakyat.
"Politisi era gadget seperti Bang Ferdinand sibuk main gadget dan memberikan testimoni dari pada memikirkan dan mengambil tindakan yang tepat terkait hajat hidup rakyat," tambahnya.
Mengenai anggota DPR sebagai perwakilan rakyat, lanjut A'lam, istilah itu tidak pantas lagi dipakai oleh para legislator saat ini, karena mereka tidak mewakili suara rakyat.
"Bagi mereka yang masih menjadi anggota DPR sudah seharusnya mulai khawatir dengan label 'representasi rakyat' mereka di gedung DPR. Masih pantaskah mengaku sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat?" ucapnya.
"Saya tidak ingin banyak omong kosong. Bang Ferdinand cukup lihat mahasiswa melakukan tindakan seperti apa," tutup A'lam menambahkan.
Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi melakukan aksi di depan Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis kemarin dari siang hingga malam.
Mereka mengkritisi beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan DPR. Kebijakan tersebut yakni UU KPK yang baru, RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan dan RUU Minerba. [rm]